Berita

Sturman Panjaitan/Ist

Politik

Jumlah Menteri Tidak Dibatasi, PDIP: Ibarat Membunuh Nyamuk Pakai Bom

RABU, 15 MEI 2024 | 22:03 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Jumlah menteri pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal tidak dibatasi dalam pembahasan rapat panitia kerja rancangan undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan menuturkan jika jumlah menteri tidak dibatasi, maka hal itu hanya sebatas memperhatikan efektifitas, namun tidak memperhatikan aspek efisiensi.

“Mungkin kita belajar lagi ke belakang pak, bahwa selama ini ada perubahan kementerian, lembaga, itu karena sebagai efektifitas pak, bukan efisiensi. Jadi efisiensi perlu diperlukan juga pak jangan cuma efektifitas, untuk membunuh seekor nyamuk pakai bom itu efektif pak tapi enggak efisien, gitu lho,” kata Sturman dalam rapat, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (15/5).


Legislator dari Fraksi PDIP ini menambahkan, seharusnya isi draf RUU Kementerian itu juga dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan efisien dan efektif.

“Dan dalam pasal penjelasan juga kita jelaskan, kek mana yang namanya efisien kek mana yang namanya efektif. Kalau kek gitu orang nanti sesuai nalarnya masing-masing, kita perhatikan," katanya.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, setuju untuk memperjelas efektifitas dan efisiensi lebih dipertajam.

Sebab, dua itu akan menjadi syarat presiden tidak dibatasi jumlah menterinya, namun harus memperhatikan efektifitas dan efisiensi bagi pemerintahan.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya