Berita

Seniman sekaligus mantan Wakil Bupati Garut, Dicky Chandra/Istimewa

Politik

Ditawari Ikut Pilkada di 7 Daerah, Dicky Chandra Bingung

RABU, 15 MEI 2024 | 13:27 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sosok politikus sekaligus seniman, Dicky Chandra, tampaknya masih menjadi magnet kuat dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Barat. Sebab, setidaknya sudah ada 7 tawaran yang datang kepadanya untuk mengikuti Pilkada di daerah berbeda.

Akan tetapi, mantan Wakil Bupati Garut ini belum bisa memutuskan untuk kembali ke dunia politik sebelum mendapatkan restu dari sang ibu, istri, serta anak-anaknya.

"Yang minta saya itu Tasik, Garut, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Banjar, Subang, Ciamis, dan Bogor," ucap Dicky, diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (15/5).


Meski demikian, menurutnya, ada tiga tawaran yang paling serius. Yakni Garut, KBB, serta Kabupaten Tasik.

"Jadi saya bingung, enggak mungkin saya nyalon di tujuh tempat, bagaimana caranya?" katanya sambil berkelakar.

Kendati bukan kader partai, dirinya menyadari bahwa partai itu baik karena setiap orang punya pemikiran, punya pemahaman, punya keinginan, punya kebutuhan yang berbeda-beda .

"Keberadaan partai inilah yang bisa mempersempit itu, bukan mempersempit keinginan tapi mengkotak-kotakkan supaya tidak terlalu kesana-kemari, maka partai itu baik," ujarnya.

Disarankan Dicky, masyarakat harus memilih calon yang sebaik-baiknya supaya para pemimpin yang terpilih bisa bekerja dengan benar dan tidak ada praktik kongkalikong atau komisi.

"Pemimpin begitu tidak punya wawasan ketaqwaan dan iman. Pemimpin ke depan seharusnya jangan dipaksa menjadi Superman tapi harus bisa jadi super tim agar bisa membuat tim yang baik di internal birokrasi maupun di luar karena di luar juga ada konstituen," bebernya.

Mengingat banyaknya tawaran, dia menyatakan, akan terlebih dahulu menemui ibunya.

"Saya selalu begitu ritualnya, meminta izin orang tua, anak, istri karena banyak hal yang belum dilakukan dan pasti harus dilakukan," tandasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya