Berita

Seniman sekaligus mantan Wakil Bupati Garut, Dicky Chandra/Istimewa

Politik

Ditawari Ikut Pilkada di 7 Daerah, Dicky Chandra Bingung

RABU, 15 MEI 2024 | 13:27 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sosok politikus sekaligus seniman, Dicky Chandra, tampaknya masih menjadi magnet kuat dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Barat. Sebab, setidaknya sudah ada 7 tawaran yang datang kepadanya untuk mengikuti Pilkada di daerah berbeda.

Akan tetapi, mantan Wakil Bupati Garut ini belum bisa memutuskan untuk kembali ke dunia politik sebelum mendapatkan restu dari sang ibu, istri, serta anak-anaknya.

"Yang minta saya itu Tasik, Garut, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Banjar, Subang, Ciamis, dan Bogor," ucap Dicky, diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (15/5).


Meski demikian, menurutnya, ada tiga tawaran yang paling serius. Yakni Garut, KBB, serta Kabupaten Tasik.

"Jadi saya bingung, enggak mungkin saya nyalon di tujuh tempat, bagaimana caranya?" katanya sambil berkelakar.

Kendati bukan kader partai, dirinya menyadari bahwa partai itu baik karena setiap orang punya pemikiran, punya pemahaman, punya keinginan, punya kebutuhan yang berbeda-beda .

"Keberadaan partai inilah yang bisa mempersempit itu, bukan mempersempit keinginan tapi mengkotak-kotakkan supaya tidak terlalu kesana-kemari, maka partai itu baik," ujarnya.

Disarankan Dicky, masyarakat harus memilih calon yang sebaik-baiknya supaya para pemimpin yang terpilih bisa bekerja dengan benar dan tidak ada praktik kongkalikong atau komisi.

"Pemimpin begitu tidak punya wawasan ketaqwaan dan iman. Pemimpin ke depan seharusnya jangan dipaksa menjadi Superman tapi harus bisa jadi super tim agar bisa membuat tim yang baik di internal birokrasi maupun di luar karena di luar juga ada konstituen," bebernya.

Mengingat banyaknya tawaran, dia menyatakan, akan terlebih dahulu menemui ibunya.

"Saya selalu begitu ritualnya, meminta izin orang tua, anak, istri karena banyak hal yang belum dilakukan dan pasti harus dilakukan," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya