Berita

Ilustrasi guru/Net

Politik

Pemerintah Harus Menjamin Kesejahteraan Para Guru

SELASA, 14 MEI 2024 | 16:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kesejahteraan guru di Indonesia yang masih rendah membuat Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, merasa prihatin. Terlebih, muncul kabar bahwa sebanyak 42 persen guru terjerat utang pinjaman online (pinjol) hingga ratusan juta rupiah.

Legislator yang akrab disapa Rerie ini menyampaikan, Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan salah satu tujuan pembangunan bangsa ini setelah mewujudkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 adalah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

"Sejatinya sesuai amanat konstitusi itu peran guru sangat krusial untuk mewujudkan anak bangsa yang cerdas dan berdaya saing,” kata Rerie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/5).


Untuk itu, legislator dari Fraksi Partai Nasdem ini meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius kepada tenaga kerja pendidikan dengan memberikan penghargaan serta kesejahteraan yang layak.

"Mengingat peran yang sangat krusial dalam mencapai tujuan tersebut, sudah seharusnya para tenaga pengajar dan guru mendapatkan penghargaan yang sesuai, salah satunya dalam bentuk kesejahteraan yang terjamin,” tegasnya.

"Tidak bisa dipungkiri, saat ini masih terjadi permasalahan dalam mengupayakan kesejahteraan guru, terutama guru di daerah dan yang berstatus honorer,” sambung Rerie.

Menurutnya, sejumlah upaya meningkatkan gaji dan insentif guru harus menjadi prioritas dan perhatian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Rerie, butuh kerja sama menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan kolaborasi Pentahelix yang terdiri pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa.

"Sejalan dengan itu upaya peningkatan kualitas dan keterampilan para guru  dalam mengajar juga harus konsisten dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman,” demikian Lestari Moerdijat.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya