Berita

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, usai menjalani sidang etik, Selasa (14/5)/RMOL

Politik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Jalani Sidang Etik Selama 6 Jam

SELASA, 14 MEI 2024 | 16:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Butuh waktu 6 jam bagi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, untuk menyelesaikan sidang etik yang digelar Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait ikut campur mutasi pegawai Kementerian Pertanian (Kementan).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, Ghufron telah menjalani sidang etik sebagai terperiksa sejak pukul 09.30 WIB. Di mana Ghufron selesai diperiksa sekitar pukul 15.35 WIB di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/5).

"Alhamdulillah sidang etik pertama atas dugaan pelanggaran etik saya tadi diselenggarakan secara maraton, karena saksinya kalau enggak salah ada enam yang sudah dihadirkan," kata Ghufron kepada wartawan, Selasa sore (14/5).


Ghufron mengaku, dirinya welcome dan menghormati proses persidangan etik yang digelar Dewas KPK. Namun demikian, Ghufron enggan membeberkan materi pemeriksaan terhadap dirinya.

"Mudah-mudahan saya kira ini akan cepat dari yang diperkirakan, mungkin minggu depan sudah akan selesai," pungkas Ghufron.

Sidang etik ini sempat tertunda lantaran Ghufron tidak hadir saat diagendakan diperiksa pada Kamis lalu (2/5).

Ghufron harus menjalani sidang etik lantaran diduga melakukan penyalahgunaan pengaruh sebagai insan KPK dalam mutasi seorang pegawai Kementan berinisial ADM.

Atas proses sidang etik itu, Ghufron pun menggugat Dewas KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena dianggap peristiwa dugaan penyalahgunaan pengaruh terkait mutasi itu sudah kedaluwarsa. Sehingga menurut Ghufron, Dewas tidak berhak melanjutkan laporan masyarakat dimaksud.

Bahkan, Ghufron juga melaporkan anggota Dewas KPK, Albertina Ho, ke Dewas KPK juga atas dugaan penyalahgunaan wewenang karena meminta hasil transaksi keuangan pegawai KPK kepada PPATK.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya