Berita

Anggota Fraksi PKS DPR RI Slamet/Repro

Politik

PKS Sentil Program Makan Siang dan Susu Gratis akan Untungkan Penguasa

SELASA, 14 MEI 2024 | 14:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong pemerintah agar program makan siang gratis dan minum susu gratis untuk anak sekolah menguntungkan dan menyejahterakan petani dan peternak.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi PKS DPR RI Slamet saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang V tahun anggaran 2024, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (14/5).

“Mengenai program presiden terpilih yaitu makan siang dan susu gratis, kami meminta agar program tersebut harus menguntungkan petani dan peternak bukan menguntungkan penguasa,” kata Slamet.


Slamet mengurai, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat produksi susu skala nasional hanya mampu mencapai 980ribu ton per tahun. Sedangkan kebutuhan dalam negeri tembus 4,4 juta ton.

Kondisi ini akan membuka upaya korupsi impor susu sapi, terlebih saat ini penyakit hewan ternak mulai tumbuh.

“Kondisi ini dapat menjadi celah baru bagi para pemburu untuk bermain dalam kegiatan impor susu," kata Slamet.

Menurut Slamet, impor susu segar akan berdampak negatif pada industri susu dalam negeri yang saat ini sedang terkendala dengan terbatasnya produksi akibat ancaman penyakit kuku dan mulut serta beberapa penyakit ternak lainnya.

“Jika tidak ada upaya perbaikan industri susu nasional maka kami mengkhawatirkan produksi dalam negeri akan semakin ditinggalkan,” sambungnya.

Slamet turut meminta pimpinan DPR RI untuk mendorong pemerintah memperhatikan kesejahteraan petani dan peternak domestik dibandingkan melakukan kegiatan impor.



Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya