Berita

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar/RMOL

Politik

Minta Jatah Kursi Menteri, Nasdem dan PKB Tak Beretika!

SELASA, 14 MEI 2024 | 13:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dianggap tidak beretika jika meminta jatah kursi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Permintaan kursi menteri oleh parpol yang tidak berkeringat tentu sangat tidak beretika,” kata pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/5).

Menurut Jamiluddin, jika PKB dan Nasdem tetap meminta jatah kursi menteri dan bergabung dalam pemerintah Prabowo-Gibran, maka mereka telah mengabaikan pendukungnya dalam Pemilu 2024.


"Parpol tersebut sudah mengabaikan pendukungnya yang sudah all out dalam mendukung capres yang diusung dengan slogan perubahan. Sementara Prabowo dinilai penerus program Jokowi,” kata Jamiluddin.

Sebelumnya, dua partai yang ada di Koalisi Perubahan pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yakni PKB dan Nasdem, sudah menyatakan sikap untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pernyataan sikap itu sudah disampaikan dalam pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu (24/4).

Keesokan harinya, giliran Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang bertemu dengan Prabowo di Kartanegara VI Jakarta Selatan untuk menyatakan kerja sama dengan koalisi pemerintah.

Situasi tersebut membuat PKS menjadi satu-satunya partai pendukung Anies-Muhaimin yang saat ini masih berada di ambang pintu memasuki koalisi besar atau menjadi oposisi.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya