Berita

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar/RMOL

Politik

Minta Jatah Kursi Menteri, Nasdem dan PKB Tak Beretika!

SELASA, 14 MEI 2024 | 13:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dianggap tidak beretika jika meminta jatah kursi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Permintaan kursi menteri oleh parpol yang tidak berkeringat tentu sangat tidak beretika,” kata pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/5).

Menurut Jamiluddin, jika PKB dan Nasdem tetap meminta jatah kursi menteri dan bergabung dalam pemerintah Prabowo-Gibran, maka mereka telah mengabaikan pendukungnya dalam Pemilu 2024.


"Parpol tersebut sudah mengabaikan pendukungnya yang sudah all out dalam mendukung capres yang diusung dengan slogan perubahan. Sementara Prabowo dinilai penerus program Jokowi,” kata Jamiluddin.

Sebelumnya, dua partai yang ada di Koalisi Perubahan pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yakni PKB dan Nasdem, sudah menyatakan sikap untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pernyataan sikap itu sudah disampaikan dalam pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu (24/4).

Keesokan harinya, giliran Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang bertemu dengan Prabowo di Kartanegara VI Jakarta Selatan untuk menyatakan kerja sama dengan koalisi pemerintah.

Situasi tersebut membuat PKS menjadi satu-satunya partai pendukung Anies-Muhaimin yang saat ini masih berada di ambang pintu memasuki koalisi besar atau menjadi oposisi.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya