Korupsi HGU PTPN XI Ditaksir Merugikan Negara Rp30,2 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga korupsi pengadaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI merugikan keuangan negara mencapai Rp30,2 miliar.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, pihaknya resmi mengumumkan dan menahan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi dalam pengadaan lahan HGU yang diperuntukkan sebagai lahan penanaman tebu di PTPN IX.

Ketiga tersangka dimaksud, yakni Mochamad Cholidi alias Mohamad Cholidi (MC) selaku Direktur PTPN XI tahun 2016, Mochamad Khoiri (MK) selaku Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset PTPN XI tahun 2016, dan Muhchin Karli (MHK) selaku Komisaris Utama PT Kejayan Mas (KM).

"Tim penyidik menahan para tersangka masing-masing selama 20 hari, pertama yakni MC dan MK terhitung mulai tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 1 Juni 2024, sedangkan MHK terhitung mulai tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 27 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK," kata Alex kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin sore (13/5).

Alex selanjutnya membeberkan konstruksi perkara yang bermula dari adanya pengajuan surat penawaran lahan Direktur PT KM kepada Direktur PTPN XI pada 2016 perihal penawaran lahan seluas 795.882 meter persegi atau 79,5 Hektare yang berada di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp125 ribu permeter persegi.

Atas penawaran tersebut, tersangka Cholidi memberikan persetujuan dan disposisi untuk segera ditindaklanjuti dengan memerintahkan tersangka Khoiri menyusun draft SK tim pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri PTPN XI.

"Dilakukan kunjungan langsung ke lokasi oleh MC, MK bersama dengan beberapa pegawai pabrik gula dan diterima langsung MHK selaku Komisaris Utama PT KM. Dalam waktu singkat dan tanpa kajian mendalam kaitan kelayakan kondisi lahan, MC langsung memerintahkan MK untuk segera memproses dan menyiapkan pengajuan anggaran senilai Rp150 miliar," jelas Alex.

Ketiga tersangka tersebut kata Alex, menyepakati nilai harga Rp120 ribu permeter persegi, padahal merujuk keterangan kepala desa setempat, nilai pasar lahan hanya berkisar Rp35-50 ribu per meter persegi.

"Atas perintah MC dan MK, dibuatkan dokumen fiktif berupa laporan akhir kajian kelayakan lahan calon lokasi budidaya tebu PG Kedawoeng sebagai salah satu kelengkapan dokumen pencairan pembayaran uang muka termasuk pelunasan yang ditujukan pada Divisi Keuangan PTPN XI," terang Alex.

Dari hasil review dan pemeriksaan P2PK Kementerian Keuangan dan dikuatkan lagi dengan hasil kaji ulang litigasi oleh Dewan Penilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan hasil penilaian KJPP Sisco Cabang Surabaya kata Alex, disimpulkan dan dinyatakan bahwa harga tersebut tidak wajar dan di markup.

Selain itu, tersangka Cholidi juga tetap memaksakan dilakukan pembelian lahan walaupun fakta di lapangan diketahui persis dengan kondisi lahan memang tidak layak untuk ditanami tebu karena faktor keterbatasan lereng, akses dan air.

"Selain itu, ada uang sebesar Rp1 miliar yang dibagikan MHK ke berbagai pihak yang ada di PTPN IX karena mendukung kelancaran proses transaksi. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP akibat pengadaan dimaksud senilai Rp30,2 miliar," pungkas Alex.