Berita

Protes rakyat Nikaragua terhadap pembangunan kanal yang mempertemukan Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik./Reuters

Dunia

Nikaragua Batalkan Proyek Kanal yang Dibangun Pengusaha China

SABTU, 11 MEI 2024 | 21:06 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Nikaragua akhirnya membatalkan rencana pembangunan sebuah kanal yang akan menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik. Konsensi yang sempat diberikan kepada pengusaha asal China pun dinyatakan tidak berlaku lagi.

Aktivis lingkungan menilai rencana pembangunan kanal itu berpotensi merusak alam dan menggusur kelompok masyarakat pedesaan.

Sepuluh tahun lalu, seperti dikutip dari The Guardian, batu pertama untuk pembangunan kanal telah diletakkan. Namun sampai sekarang, tidak ada kelanjutan setelah kelompok petani memprotes perampasan tanah yang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi proyek yang didukung pemerintah itu.

Pada tahun 2019, seorang hakim Nikaragua menjatuhkan hukuman penjara selama 216 tahun, 210 tahun, dan 159 tahun kepada tiga pemimpin petani yang berpartisipasi dalam protes.

Mereka dituduh mendukung “kudeta yang gagal” terhadap pemerintah. Undang-undang Nikaragua membatasi hukuman penjara yang sebenarnya dijalani selama 30 tahun.

Usulan pembangunan kanal senilai 50 miliar dolar AS sepanjang 278 km yang melintasi negara Amerika Tengah ini telah lama dipandang sebagai lelucon yang kemudian berubah menjadi sangat serius.

Kanal tersebut dan potensi dampaknya terhadap lingkungan menjadi simbol dari sifat rezim Presiden Daniel Ortega yang semakin represif dan sewenang-wenang.

Pemerintahan Ortega mengklaim kanal tersebut akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja dan menstimulasi perekonomian.

Para pengkritik berpendapat bahwa hal ini menimbulkan risiko lingkungan yang serius, akan membuat ribuan keluarga di pedesaan terpaksa menggusur dan tidak layak secara finansial.

Kemarahan atas rencana tersebut merupakan faktor awal meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Ortega, yang menyebabkan protes massal pada tahun 2018 yang mengakibatkan penindasan dengan kekerasan oleh pihak berwenang.

Menurut rencana, kanal tersebut akan membelah Danau Nikaragua yang merupakan danau terbesar di Amerika Tengah, dan memaksa sekitar 120 orang orang, termasuk komunitas Rama dan Creole, mengungsi dari wilayah adat yang dilindungi di pantai Karibia.

Proyek ini akan menjadi salah satu proyek teknik sipil dan konstruksi terbesar di dunia, melebihi Terusan Panama, dan akan menavigasi cadangan air tawar terpenting di negara tersebut serta menghancurkan kawasan alam yang dilindungi, rumah bagi 22 spesies yang terancam punah.

Konsesi kanal selama 50 tahun diberikan kepada perusahaan HK Nikaragua Canal Development Investment Compnay yang berbasis di Hong Kong, yang dimiliki oleh pengusaha China Wang Jing.

Kritikus mengatakan undang-undang yang memungkinkan proyek tersebut dipercepat tanpa konsultasi yang sah, studi lingkungan hidup atau perdebatan politik.

Sebelum memenangkan konsesi, Wang tidak memiliki pengalaman di bidang teknik sipil dan telah membangun kekayaan di bidang telekomunikasi. Sebagian besar kekayaannya hilang akibat krisis pasar saham Tiongkok pada tahun 2015, ketika ia dilaporkan kehilangan hingga 85 persen kekayaannya.

Populer

Pengamat: Kembalikan Citra, Hery Gunardi Pantas Dicopot Jadi Dirut BSI

Sabtu, 22 Juni 2024 | 19:46

Bermain Imbang Tanpa Gol, Laga Prancis Vs Belanda Diwarnai Kontroversi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 04:09

Bey Machmudin akan Serius Tangani Judi Online di Jabar yang Tembus Rp3,8 T

Rabu, 26 Juni 2024 | 18:20

Bey Machmudin Ingatkan Warga Jangan Coba-coba Mengakali PPDB

Selasa, 25 Juni 2024 | 03:45

Wali Kota Semarang Gratiskan Biaya di 41 SMP Swasta

Minggu, 23 Juni 2024 | 00:46

Menwa Siap Kerahkan 5 Ribu Personel ke Gaza Bersama TNI

Rabu, 26 Juni 2024 | 01:19

DPR Khawatir Investasi TikTok Permudah Produk China Masuk RI

Kamis, 27 Juni 2024 | 00:03

UPDATE

Fraksi Golkar Cecar Suharso soal Target Kemiskinan Nol Persen

Selasa, 02 Juli 2024 | 17:45

Bank Mandiri Bawa Pulang 12 Penghargaan dari Hong Kong

Selasa, 02 Juli 2024 | 17:44

KPK Sita Rp22 M di Kasus Gratifikasi Pemkab Langkat

Selasa, 02 Juli 2024 | 17:34

74 Ribu Jemaah Haji Telah Kembali ke Tanah Air

Selasa, 02 Juli 2024 | 17:27

JMSI Minta Kapolri Turun Tangan Usut Pembakaran Rumah Jurnalis di Tanah Karo

Selasa, 02 Juli 2024 | 17:26

Ketentuan Hitungan Batas Usia Cakada Resmi Diundur KPU

Selasa, 02 Juli 2024 | 17:24

Pemerintah Belum Siap Hadapi Serangan Siber

Selasa, 02 Juli 2024 | 17:03

Inggard Dorong Pemerintah Bentuk UU Transportasi Lalu Lintas

Selasa, 02 Juli 2024 | 17:01

RUU Polri Dinilai Bisa Ancam Gerakan Kritis Mahasiswa

Selasa, 02 Juli 2024 | 16:40

Berhasil Bangun Tangsel Dua Periode, Airin Rachmi Diany Layak Pimpin Banten

Selasa, 02 Juli 2024 | 16:33

Selengkapnya