Berita

Kuasa hukum Panji Gumilang, Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm/Ist

Nusantara

Alvin Lim Minta Pemerintah Tinjau Ulang Penilaian Buruk ke Al-Zaytun

SABTU, 11 MEI 2024 | 20:31 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Beragam tuduhan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun ternyata tidak sepenuhnya benar.

Hal itu dikatakan pengacara Alvin Lim yang sempat mengunjungi ponpes itu beberapa waktu lalu.

"Al-Zaytun dituduh teroris, menyimpan atau gudang senjata lah. Nggak ada itu, di sini hanya pusat pendidikan," kata Alvin kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/5).


Menurut Alvin, selain tempat pendidikan, Al-Zaytun juga merupakan lokasi wirausaha. Ada tempat peternakan ayam, pengolahan daging ayam, daging sapi, perkebunan pisang cavendish, dan padi koshihikari serta ikan tuna di sana.

"Saya melihat apa yang dilakukan Syekh Panji Gumilang di sini itu swadaya pangan," kata Alvin.

Apalagi, Alvin yang merupakan kuasa hukum Panji Gumilang dalam perkara gugatan praperadilan penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Bareskrim Polri, mengaku disambut baik saat berkunjung ke pesantren oleh para santri. Padahal Alvin beragama Kristen.

Atas itu, Alvin meminta penilaian negatif terhadap Al-Zaytun, khususnya dari pemerintah ditinjau kembali.

Kuasa hukum Panji Gumilang lainnya, Hamdani mengatakan bahwa tidak ada hal sesat yang diajarkan di Al-Zaytun.

"Apa yang diajarkan Al-Zaytun tidak ada yang menyesatkan. Masyarakat sekitar pun bekerja di sini, ada yang petani, dan ada juga di pembuatan kapal," kata Hamdani.

Tuduhan buruk tentang Al-Zaytun, menurut Hamdani, terjadi karena si penilai belum mengetahui secara langsung ponpes itu seperti apa dalamnya.

Lebih lanjut, Hamdani mengaku sedih dengan kondisi ponpes saat ini. Selain tidak dibantu oleh pemerintah daerah setempat, pihak Al-Zaytun kini lebih banyak dipersulit dalam berbagai aspek.

"Jalanan masuk di depan ponpes itu hancur. Padahal lembaga pendidikan ini salah satu pembayar pajak terbesar," demikian Hamdani.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya