Berita

Koordinator Pusat BEM KSI, Charles Gilbert/Ist

Politik

BEM KSI Dorong Pemerintah Dukung PKS Mini

JUMAT, 10 MEI 2024 | 21:47 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia (BEM KSI) di bawah Koordinator Pusat (Korpus) Charles Gilbert, menyerukan kepada Pemerintah agar tidak menghambat keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) mini, terutama PKS tanpa kebun, di berbagai wilayah.

Menurut Gilbert, PKS Mini merupakan komponen penting dari industri pengolahan yang harus diberi dukungan oleh pemerintah. Keberadaan PKS Mini akan membantu petani kelapa sawit mandiri untuk mendapatkan harga yang adil atas hasil kerja keras mereka.

Gilbert juga menegaskan urgensi untuk mencegah oligopoli di sektor kelapa sawit. Dengan memperbanyak jumlah PKS, khususnya PKS Mini yang dapat diakses oleh petani kecil, risiko terbentuknya oligopoli dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan visi BEM KSI untuk mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan petani serta masyarakat Indonesia pada umumnya.


"Dukungan pemerintah terhadap PKS Mini akan menjadi langkah konkret dalam mendukung petani kecil dan mencegah praktik monopoli yang merugikan," ujar Charles Gilbert dalam keterangan tertulis dilansir Kantor Berita Politik RMOLSumut, Jumat (10/5).

Seruan ini juga menjadi panggilan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan keberlangsungan ekonomi petani kelapa sawit mandiri dan mengambil langkah-langkah yang nyata dalam mendukung industri pengolahan kelapa sawit yang inklusif dan berkelanjutan.

“Diharapkan, langkah BEM KSI ini dapat memicu diskusi yang lebih luas dan mendukung kebijakan yang memperkuat sektor kelapa sawit di Indonesia tanpa melupakan kepentingan petani kecil,” pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya