Berita

Koordinator Pusat BEM KSI, Charles Gilbert/Ist

Politik

BEM KSI Dorong Pemerintah Dukung PKS Mini

JUMAT, 10 MEI 2024 | 21:47 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia (BEM KSI) di bawah Koordinator Pusat (Korpus) Charles Gilbert, menyerukan kepada Pemerintah agar tidak menghambat keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) mini, terutama PKS tanpa kebun, di berbagai wilayah.

Menurut Gilbert, PKS Mini merupakan komponen penting dari industri pengolahan yang harus diberi dukungan oleh pemerintah. Keberadaan PKS Mini akan membantu petani kelapa sawit mandiri untuk mendapatkan harga yang adil atas hasil kerja keras mereka.

Gilbert juga menegaskan urgensi untuk mencegah oligopoli di sektor kelapa sawit. Dengan memperbanyak jumlah PKS, khususnya PKS Mini yang dapat diakses oleh petani kecil, risiko terbentuknya oligopoli dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan visi BEM KSI untuk mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan petani serta masyarakat Indonesia pada umumnya.


"Dukungan pemerintah terhadap PKS Mini akan menjadi langkah konkret dalam mendukung petani kecil dan mencegah praktik monopoli yang merugikan," ujar Charles Gilbert dalam keterangan tertulis dilansir Kantor Berita Politik RMOLSumut, Jumat (10/5).

Seruan ini juga menjadi panggilan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan keberlangsungan ekonomi petani kelapa sawit mandiri dan mengambil langkah-langkah yang nyata dalam mendukung industri pengolahan kelapa sawit yang inklusif dan berkelanjutan.

“Diharapkan, langkah BEM KSI ini dapat memicu diskusi yang lebih luas dan mendukung kebijakan yang memperkuat sektor kelapa sawit di Indonesia tanpa melupakan kepentingan petani kecil,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya