Perdana Menteri India, Narendra Modi/Net
Untuk pertama kalinya sejak tahun 1996, Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi tidak ikut serta dalam pemilihan umum di wilayah sengketa Kashmir.
Sebaliknya, pesaing utama untuk tiga kursi di wilayah mayoritas Muslim ini adalah partai-partai lokal yang kuat, seperti Konferensi Nasional dan Partai Rakyat Demokratik (PDP).
Meski kedua partai itu bersaing, tetapi keduanya menegaskan tidak akan berkoalisi dengan BJP melainkan dengan aliansi oposisi yang dipimpin oleh Partai Kongres.
Menurut para analis, ketidakhadiran BJP dalam pemilu Kashmir kemungkinan besar dilakukan agar hasilnya tidak bertentangan dengan narasi yang dibangun Modi tentang Kashmir yang damai dan terintegrasi sejak status semi-otonom di wilayah itu dihapus tahun 2019 lalu.
“Jelas ada kesenjangan antara apa yang diklaim BJP telah dilakukan dan kenyataan di lapangan,” ungkap pemimpin Konferensi Nasional dan mantan menteri utama negara bagian Jammu dan Kashmir, Omar Abdullah, seperti dimuat
TRT World pada Kamis (8/5).
Ketua Unit Kashmir di BJP, Ravinder Raina mengatakan keputusan partainya untuk melewatkan pemilu adalah bagian dari strategi yang lebih luas, meskipun ia menolak memberikan rinciannya.
“BJP tidak akan bersaing, namun mendukung kandidat yang akan memperjuangkan perdamaian, kebahagiaan, persaudaraan dan demokrasi,” ujarnya.
Pada pemilihan umum Mei 2019, BJP memperebutkan ketiga kursi di Kashmir, dan kalah dalam Konferensi Nasional yang dipimpin Abdullah.
Tahun ini, BJP memperebutkan dua kursi di Jammu dan satu kursi di Ladakh, yang semuanya pernah dimenangkan pada tahun 2019.
Di tingkat nasional, BJP diperkirakan akan memenangkan mayoritas 543 kursi di parlemen berkat citra mereka yang mengutamakan Hindu.
