Berita

Perdana Menteri India, Narendra Modi/Net

Global

PEMILU INDIA

Ini Alasan Mengapa Partai Modi Tidak Ikut Pemilu Kashmir

KAMIS, 09 MEI 2024 | 12:45 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Untuk pertama kalinya sejak tahun 1996, Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi tidak ikut serta dalam pemilihan umum di wilayah sengketa Kashmir.

Sebaliknya, pesaing utama untuk tiga kursi di wilayah mayoritas Muslim ini adalah partai-partai lokal yang kuat, seperti Konferensi Nasional dan Partai Rakyat Demokratik (PDP).

Meski kedua partai itu bersaing, tetapi keduanya menegaskan tidak akan berkoalisi dengan BJP melainkan dengan aliansi oposisi yang dipimpin oleh Partai Kongres.


Menurut para analis, ketidakhadiran BJP dalam pemilu Kashmir kemungkinan besar dilakukan agar hasilnya tidak bertentangan dengan narasi yang dibangun Modi tentang Kashmir yang damai dan terintegrasi sejak status semi-otonom di wilayah itu dihapus tahun 2019 lalu.

“Jelas ada kesenjangan antara apa yang diklaim BJP telah dilakukan dan kenyataan di lapangan,” ungkap pemimpin Konferensi Nasional dan mantan menteri utama negara bagian Jammu dan Kashmir, Omar Abdullah, seperti dimuat TRT World pada Kamis (8/5).

Ketua Unit Kashmir di BJP, Ravinder Raina mengatakan keputusan partainya untuk melewatkan pemilu adalah bagian dari strategi yang lebih luas, meskipun ia menolak memberikan rinciannya.

“BJP tidak akan bersaing, namun mendukung kandidat yang akan memperjuangkan perdamaian, kebahagiaan, persaudaraan dan demokrasi,” ujarnya.

Pada pemilihan umum Mei 2019, BJP memperebutkan ketiga kursi di Kashmir, dan kalah dalam Konferensi Nasional yang dipimpin Abdullah.

Tahun ini, BJP memperebutkan dua kursi di Jammu dan satu kursi di Ladakh, yang semuanya pernah dimenangkan pada tahun 2019.

Di tingkat nasional, BJP diperkirakan akan memenangkan mayoritas 543 kursi di parlemen berkat citra mereka yang mengutamakan Hindu.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Kapolres Sukoharjo Dicopot Usai Penggerebekan Pesantren

Senin, 02 November 2026 | 18:26

DPR Gandeng Kementerian PPPA Dorong Gerakan Nasional Antibullying

Senin, 02 November 2026 | 18:20

Gibran Ingatkan Ancaman Hoaks terhadap Kerukunan Masyarakat

Senin, 02 November 2026 | 18:06

Antisipasi Gangguan Selat Hormuz, Chandra Asri Bangun Fasilitas Pengganti Nafta

Senin, 02 November 2026 | 18:02

Program Kemenag Harus Sejalan dengan Visi-Misi Prabowo

Senin, 02 November 2026 | 17:41

Kemenhaj Rekrut Tenaga Pendukung untuk Urus Visa Haji 2027

Senin, 02 November 2026 | 17:34

Ahmad Doli Harap Pimpinan Parpol Segera Bertemu Bahas Gibran

Senin, 02 November 2026 | 17:31

Gibran Tetap Blusukan ke Daerah di Tengah Polemik Putusan MA dan MK

Senin, 02 November 2026 | 17:25

Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tambang Nikel Harus jadi Perhatian Pemerintah

Senin, 02 November 2026 | 17:09

Cegah Kekerasan di Pesantren, Kemenag Buka Pelatihan Daring melalui MOOC Pintar

Senin, 02 November 2026 | 17:02

Selengkapnya