Berita

Perdana Menteri India, Narendra Modi/Net

Dunia

PEMILU INDIA

Ini Alasan Mengapa Partai Modi Tidak Ikut Pemilu Kashmir

KAMIS, 09 MEI 2024 | 12:45 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Untuk pertama kalinya sejak tahun 1996, Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi tidak ikut serta dalam pemilihan umum di wilayah sengketa Kashmir.

Sebaliknya, pesaing utama untuk tiga kursi di wilayah mayoritas Muslim ini adalah partai-partai lokal yang kuat, seperti Konferensi Nasional dan Partai Rakyat Demokratik (PDP).

Meski kedua partai itu bersaing, tetapi keduanya menegaskan tidak akan berkoalisi dengan BJP melainkan dengan aliansi oposisi yang dipimpin oleh Partai Kongres.


Menurut para analis, ketidakhadiran BJP dalam pemilu Kashmir kemungkinan besar dilakukan agar hasilnya tidak bertentangan dengan narasi yang dibangun Modi tentang Kashmir yang damai dan terintegrasi sejak status semi-otonom di wilayah itu dihapus tahun 2019 lalu.

“Jelas ada kesenjangan antara apa yang diklaim BJP telah dilakukan dan kenyataan di lapangan,” ungkap pemimpin Konferensi Nasional dan mantan menteri utama negara bagian Jammu dan Kashmir, Omar Abdullah, seperti dimuat TRT World pada Kamis (8/5).

Ketua Unit Kashmir di BJP, Ravinder Raina mengatakan keputusan partainya untuk melewatkan pemilu adalah bagian dari strategi yang lebih luas, meskipun ia menolak memberikan rinciannya.

“BJP tidak akan bersaing, namun mendukung kandidat yang akan memperjuangkan perdamaian, kebahagiaan, persaudaraan dan demokrasi,” ujarnya.

Pada pemilihan umum Mei 2019, BJP memperebutkan ketiga kursi di Kashmir, dan kalah dalam Konferensi Nasional yang dipimpin Abdullah.

Tahun ini, BJP memperebutkan dua kursi di Jammu dan satu kursi di Ladakh, yang semuanya pernah dimenangkan pada tahun 2019.

Di tingkat nasional, BJP diperkirakan akan memenangkan mayoritas 543 kursi di parlemen berkat citra mereka yang mengutamakan Hindu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

UI Investigasi Kasus Pelecehan Seksual 16 Mahasiswa

Selasa, 14 April 2026 | 16:12

Miris, Makin Banyak Perusahaan Tak Buka Lowongan Kerja

Selasa, 14 April 2026 | 16:11

Pramono Dukung Pemberantasan Premanisme di Jakarta

Selasa, 14 April 2026 | 16:03

Jemaah Haji Tak akan Terbebani Kenaikan Ongkos Penerbangan

Selasa, 14 April 2026 | 16:02

Seruan Kudeta Presiden Prabowo Ancaman Serius

Selasa, 14 April 2026 | 15:46

Israel dan Lebanon Gelar Perundingan Damai di Washington

Selasa, 14 April 2026 | 15:43

Menteri Haji Janji Antrean Tidak Dihapus meski Ada War Tiket

Selasa, 14 April 2026 | 15:36

Aboe Bakar Minta Maaf terkait Pernyataan Madura dan Narkoba

Selasa, 14 April 2026 | 15:14

Tak Masuk Akal Nasdem Gabung Gerindra

Selasa, 14 April 2026 | 15:06

China Minta Semua Pihak Menahan Diri usai AS Blokade Selat Hormuz

Selasa, 14 April 2026 | 14:52

Selengkapnya