Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

RS dan Pelayanan Kesehatan di IKN Diklaim Dapat Kurangi WNI yang Berobat ke Luar Negeri

RABU, 08 MEI 2024 | 14:48 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Rumah sakit dan pelayanan kesehatan canggih yang akan beroperasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diklaim dapat mengurangi angka warga Indonesia yang berobat ke luar negeri.

Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito mengatakan bahwa pelayanan kesehatan dan RS di IKN bakal dibuat dengan mengacu kualitas dunia atau global, sesuai dengan visi IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua.

"Sehingga nanti pelayanan pendidikan pun akan menjadi rujukan dunia, pelayanan kesehatan pun akan menjadi rujukan dunia. Mengurangi masyarakat Indonesia sekolah dan berobat ke luar negeri," tegas Suwito dalam seminar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (7/5).


Adapun dalam upaya menjadi RS kelas dunia, OIKN sendiri akan menghapuskan sistem kelas di rumah sakit, karena sistem itu dianggap malah mempersulit dan memperpanjang proses pelayanan.

"Sehingga konsep ke depan, RS yang ada (di IKN) dengan keunggulan tertentu yang merupakan rumah sakit paripurna, rujukan terakhir dan tidak perlu adanya rujukan dari (kelas) bawah," jelasnya.

"Jadi, RS Internasional Kementerian Kesehatan, itu adalah rujukan untuk otak dan jantung, umpamanya. Siapapun masalahnya terkait otak dan jantung langsung bisa dilayani di RS tersebut, tidak harus dirujuk dari rumah sakit tipe B atau level bawah lainnya," sambung Suwito.

Upaya ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengeluhkan banyaknya warga Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Eropa, dan Amerika.

Aksi tersebut, kata Jokowi telah berimbas pada menurunnya devisa negara.

"Kita kehilangan US$11,5 miliar, kalau dirupiahkan Rp180 triliun hilang. Karena warga kita tidak mau berobat di dalam negeri," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (24/4) waktu setempat.

Untuk itu ia mengimbau penguatan industri kesehatan dalam negeri guna menyelesaikan persoalan tersebut.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya