Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

RS dan Pelayanan Kesehatan di IKN Diklaim Dapat Kurangi WNI yang Berobat ke Luar Negeri

RABU, 08 MEI 2024 | 14:48 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Rumah sakit dan pelayanan kesehatan canggih yang akan beroperasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diklaim dapat mengurangi angka warga Indonesia yang berobat ke luar negeri.

Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito mengatakan bahwa pelayanan kesehatan dan RS di IKN bakal dibuat dengan mengacu kualitas dunia atau global, sesuai dengan visi IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua.

"Sehingga nanti pelayanan pendidikan pun akan menjadi rujukan dunia, pelayanan kesehatan pun akan menjadi rujukan dunia. Mengurangi masyarakat Indonesia sekolah dan berobat ke luar negeri," tegas Suwito dalam seminar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (7/5).


Adapun dalam upaya menjadi RS kelas dunia, OIKN sendiri akan menghapuskan sistem kelas di rumah sakit, karena sistem itu dianggap malah mempersulit dan memperpanjang proses pelayanan.

"Sehingga konsep ke depan, RS yang ada (di IKN) dengan keunggulan tertentu yang merupakan rumah sakit paripurna, rujukan terakhir dan tidak perlu adanya rujukan dari (kelas) bawah," jelasnya.

"Jadi, RS Internasional Kementerian Kesehatan, itu adalah rujukan untuk otak dan jantung, umpamanya. Siapapun masalahnya terkait otak dan jantung langsung bisa dilayani di RS tersebut, tidak harus dirujuk dari rumah sakit tipe B atau level bawah lainnya," sambung Suwito.

Upaya ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengeluhkan banyaknya warga Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Eropa, dan Amerika.

Aksi tersebut, kata Jokowi telah berimbas pada menurunnya devisa negara.

"Kita kehilangan US$11,5 miliar, kalau dirupiahkan Rp180 triliun hilang. Karena warga kita tidak mau berobat di dalam negeri," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (24/4) waktu setempat.

Untuk itu ia mengimbau penguatan industri kesehatan dalam negeri guna menyelesaikan persoalan tersebut.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya