Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

RS dan Pelayanan Kesehatan di IKN Diklaim Dapat Kurangi WNI yang Berobat ke Luar Negeri

RABU, 08 MEI 2024 | 14:48 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Rumah sakit dan pelayanan kesehatan canggih yang akan beroperasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diklaim dapat mengurangi angka warga Indonesia yang berobat ke luar negeri.

Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito mengatakan bahwa pelayanan kesehatan dan RS di IKN bakal dibuat dengan mengacu kualitas dunia atau global, sesuai dengan visi IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua.

"Sehingga nanti pelayanan pendidikan pun akan menjadi rujukan dunia, pelayanan kesehatan pun akan menjadi rujukan dunia. Mengurangi masyarakat Indonesia sekolah dan berobat ke luar negeri," tegas Suwito dalam seminar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (7/5).


Adapun dalam upaya menjadi RS kelas dunia, OIKN sendiri akan menghapuskan sistem kelas di rumah sakit, karena sistem itu dianggap malah mempersulit dan memperpanjang proses pelayanan.

"Sehingga konsep ke depan, RS yang ada (di IKN) dengan keunggulan tertentu yang merupakan rumah sakit paripurna, rujukan terakhir dan tidak perlu adanya rujukan dari (kelas) bawah," jelasnya.

"Jadi, RS Internasional Kementerian Kesehatan, itu adalah rujukan untuk otak dan jantung, umpamanya. Siapapun masalahnya terkait otak dan jantung langsung bisa dilayani di RS tersebut, tidak harus dirujuk dari rumah sakit tipe B atau level bawah lainnya," sambung Suwito.

Upaya ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengeluhkan banyaknya warga Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Eropa, dan Amerika.

Aksi tersebut, kata Jokowi telah berimbas pada menurunnya devisa negara.

"Kita kehilangan US$11,5 miliar, kalau dirupiahkan Rp180 triliun hilang. Karena warga kita tidak mau berobat di dalam negeri," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (24/4) waktu setempat.

Untuk itu ia mengimbau penguatan industri kesehatan dalam negeri guna menyelesaikan persoalan tersebut.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya