Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali/RMOL
Serba tertutup, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/5).
Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, Gus Muhdlor sudah duduk di ruang tunggu di lobby Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada pukul 8.30 WIB.
Gus Muhdlor terlihat menggunakan topi, masker, dan jaket berwarna hitam. Dia pun selalu menunduk ketika wartawan hendak mengambil gambarnya. Dia dikabarkan sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK sejak pukul 8.16 WIB. Akan tetapi, kehadiran Gus Muhdlor tidak terpantau wartawan karena menggunakan pakaian serba tertutup.
Hingga pukul 8.55 WIB, Gus Muhdlor masih berada di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di lantai 2 sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
"Ya benar, yang bersangkutan sudah hadir sekitar 8.16 dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik," kata Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri.
Sebelumnya, Gus Muhdlor kembali mangkir saat dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada Jumat (3/5). Dia pun sebelumnya juga mangkir saat dipanggil pada Jumat (19/4).
Gus Muhdlor sebelumnya juga telah diperiksa sebagai saksi pada Jumat (16/2) setelah mangkir dari panggilan tim penyidik.
Pada Selasa (16/4), KPK resmi umumkan Gus Muhdlor sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi ini. KPK juga telah mencegah Gus Muhdlor agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan.
KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Pertama yang ditetapkan tersangka dan ditahan adalah Siska Wati (SW) selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Pemkab Sidoarjo yang terjaring tangkap tangan KPK pada Kamis (25/1).
Dari perkembangannya, KPK kembali menetapkan tersangka kedua, yakni Ari Suryono (AS) selaku Kepala BPPD Pemkab Sidoarjo. Ari telah ditahan KPK pada Jumat (23/2).
Dalam perkaranya, Ari memerintahkan Siska untuk melakukan penghitungan besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD, sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang diperuntukkan untuk kebutuhan Ari dan lebih dominan bagi kebutuhan Bupati. Besaran potongan yaitu 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.
Khusus pada 2023, Siska mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sekitar Rp2,7 miliar.
