Pemerintah Fokus Entas Kemiskinan lewat Kebijakan Pro UMKM

Kebijakan menyangkut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi fokus pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja perekonomian dan pengentasan kemiskinan.

Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono, mengingatkan pentingnya peran UMKM, lewat focus group discussion (FGD) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Dijelaskan, peranan UMKM dalam menopang perekonomian Indonesia sangat besar, sehingga perlu kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung peningkatannya.

"UMKM merupakan penghasil lapangan kerja terbesar di banyak negara, dan terbukti mengurangi pengangguran, sekaligus meningkatkan stabilitas ekonomi. Karena itu pemerintah fokus merumuskan kebijakan yang berpihak pada UMKM," kata Mardiono, lewat keterangan tertulis, Selasa (7/5).

Menurutnya, sudah ada kebijakan pemerintah yang berpihak kepada UMKM, antara lain terkait peningkatan kemitraan, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui permodalan usaha, hingga mengakselerasi penciptaan startup dan peluang usaha baru.

"Untuk menjawab tantangan pengembangan UMKM sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, dibutuhkan beberapa upaya lain, seperti perlunya akselerasi penyediaan sistem basis data terpadu dan lengkap, agar dapat diakses berbagai pihak," jelasnya.

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menambahkan, koordinasi dukungan program dan pengembangan UMKM dibutuhkan dari berbagai pemangku kepentingan, untuk mencapai target pengentasan kemiskinan.

"Untuk menguatkan peran UMKM dan memberantas kemiskinan, butuh kerjasama dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan, terutama melalui upaya-upaya kolaboratif, agar dukungan lebih tepat sasaran sekaligus mendorong penggunaan teknologi digital," tutupnya.