Politikus PDIP, Masinton Pasaribu/RMOL
Oposisi masih diperlukan untuk mengontrol kekuasaan melalui sikap kritis. Oposisi merupakan bagian dari demokrasi yang memiliki sistem kontrol pengawasan agar pemerintahan berjalan efektif dan bermanfaat bagi rakyat.
"Perlu ada penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan itu karena kekuasaan kalau tanpa ada kontrol yang terjadi bisa semena-mena," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, dalam diskusi daring bertajuk "Demokrasi Tanpa Oposisi", Sabtu (4/5).
Untuk itu, lanjut Masinton, apabila PDIP nanti menjadi oposisi tidak hanya sekadar berbeda pendapat dengan pemerintah, tetapi memberikan berbagai alternatif kebijakan.
Langkah tersebut pun telah dilakukan PDIP selama 2 kali masa pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, atau selama 10 tahun.
Kala itu, PDIP aktif memberikan berbagai alternatif kebijakan yang bisa dinilai oleh rakyat, serta baik bagi sistem
check and balances dan kontrol dari luar pemerintahan.
"Ini juga menjadi bagian dari edukasi dan pendidikan politik rakyat sehingga rakyat juga memiliki berbagai alternatif pandangan yang disajikan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah," terangnya.
Namun, ia mengingatkan, berada di luar pemerintahan bukan berarti pihak oposisi membenci atau antipemerintah.
"Itu stigma yang selalu salah selama ini karena kita belum mampu membangun kelembagaan demokrasi, termasuk melembagakan partai-partai politik yang ada di luar pemerintahan," jelas Masinton.
Meski demikian, Masinton mengaku PDIP sejauh ini belum menentukan sikap politik akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan soal oposisi atau koalisi akan diambil saat Rapat Kerja Nasional PDIP pada 24-26 Mei 2024.
