Berita

Polusi udara di Jakarta/Net

Nusantara

Pemprov DKI Tak Ingin Polusi Udara Buruk 2023 Terulang

SABTU, 04 MEI 2024 | 03:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikumpulkan untuk mengantisipasi memburuknya polusi udara pada 2023 terulang Kembali.

Demikian penegasan Project Manager untuk Clean Air Catalyst dari World Resources Institute (WRI) Indonesia, Satya Budi Utama dikutip Sabtu (4/5).

Menurut Tomi, sapaan Satya Budi Utama, pertemuan pemangku kepentingan ini merupakan salah satu langkah tepat untuk di level pengambil kebijakan.


“Pemprov DKI belajar dari kejadian tahun 2023. Agar Pemerintah siap untuk mengantipasi situasi dimana ada pengaruh panjang polusi udara karena panjangnya musim kemarau,” kata Tomi.

Tomi menyebut inisiatif semacam ini bisa mempersiapkan banyak pemangku kepentingan untuk mengupayakan mitigasi dan antisipasi penurunan kualitas udara.

Tomi berpendapat seharusnya pemerintah harus bersinergi dengan berbagai pihak dalam merespons perubahan iklim, salah satunya dengan bersinergi mengantisipasi polusi dari emisi sektor transportasi.

“Sejalan dengan strategi pengendalian pencemaran udara, sebenarnya yang kami lakukan sekarang adalah mengupayakan antisipasi terhadap pengurangan polusi meskipun sektornya ada transportasi. Ini bukan hanya dikerjakan oleh satu pihak saja,” ungkap Tomi.

Saat ini, pihaknya terus mengkaji pengembangan kawasan rendah emisi serta mendorong terjadinya perubahan atau transisi dari penggunaan kendaraan pribadi ke dalam sistem transportasi umum di Jakarta.

“Ini merujuk pada perilaku di mana individu atau masyarakat secara bertahap meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi mereka dan beralih ke menggunakan transportasi umum untuk perjalanan mereka di Jakarta,” demikian Tomi.



Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya