Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) di Paris, Prancis/Istimewa

Politik

Menko Airlangga: Indonesia Resmi Terima Roadmap Keanggotaan OECD

JUMAT, 03 MEI 2024 | 00:50 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Indonesia telah resmi menerima peta jalan (roadmap) untuk menjadi keanggotaan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
 
Roadmap keanggotaan OECD diterima langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  dari Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di markas besar OECD di Chateau de la Muette, Paris, Prancis.

"Indonesia mendapatkan secara resmi roadmap untuk menjadi anggota OECD, di dalam statemen Pak Sekjen (OECD) Mathias Cormann mengapresiasi Indonesia berproses secara cepat," tutur Airlangga di Kantor OECD, Kamis (2/5).


Airlangga juga menyebut sejumlah negara turut mendukung penuh keanggotaan Indonesia dalam OECD. Misalnya, Pemerintah Jepang, melalui Perdana Menteri Nishida ikut mempromosikan Indonesia untuk segera menjadi anggota OECD. Perwakilan Pemerintah Belanda yang hadir dalam pertemuan tingkat menteri OECD juga mendukung keanggotaan Indonesia.

"Bahkan Belanda, Australia, Jepang, itu menyediakan dana agar proses Indonesia menjadi anggota OECD bisa lebih cepat," ungkap Airlangga.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, Indonesia mencatatkan sejarah bagus dalam keanggotaan OECD. Sebab, Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang berhasil menjadi anggota OECD.

"Dan (Indonesia) menjadi negara Asia ketiga sesudah Jepang dan Korea (Selatan)," tegas Airlangga.

Menko Airlangga menuturkan, Indonesia hanya butuh tidak lebih dari 8 bulan untuk mendapatkan keputusan Dewan OECD dalam keanggotaan Indonesia.

Di mana Indonesia menyampaikan intensi keanggotaan OECD pada Juli 2023, dan pada Februari 2024 keluar keputusan Dewan OECD yang menyepakati untuk memulai proses aksesi Indonesia. Bahkan, seluruh anggota OECD yang berjumlah 38 negara secara bulat menerima Indonesia.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya