Berita

Ketua Tim Hukum PDIP Prof. Gayus Lumbuun/Ist

Hukum

Diungkap Tim Hukum PDIP

Prabowo-Gibran Bisa Batal Dilantik Jika KPU Terbukti Bersalah

KAMIS, 02 MEI 2024 | 19:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan bahwa pada persidangan pendahuluan pemeriksaan kelengkapan administrasi dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada petitum yang ingin dibuktikan.

Ketua Tim Hukum PDIP Prof. Gayus Lumbuun menyatakan kepastian hukum harus ditegakkan oleh tergugat yaitu KPU. Sebab, KPU diduga tidak melaksanakan atau upaya pembiaran.

Oleh karena itu, Gayus mengatakan jika hal tersebut ditemukan dalam persidangan pihaknya memohon pihak capres maupun Cawapres untuk diambil tindakan administrasi.

"Kami mohon untuk tidak dilantik artinya kami mengajukan cawapres tadinya yang disebut sebagai cawapres berdasar temuan persidangan nanti apakah telah melaksanakan tugas negara yang merupakan KPU itu telah melanggar hukum. Kalau itu terbukti dalam persidangan kami minta untuk tidak dilantik," kata Gayus usai persidangan pendahuluan di Gedung PTUN, Jakarta Timur, Kamis (2/5).

Gayus pun menyadari bahwa PTUN tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan untuk dilantik, dan putusan PTUN tidak mungkin membatalkan keputusan MK.

"Kami sangat sadar, tetapi kehidupan dinamika dari hukum ini, kalau terbukti apakah iya ada kesakralan dari sebuah keputusan yang tidak bisa dibatalkan dan siapa yang berhak membatalkan kalau KPU tidak berhak membatalkan," ucapnya.

"Kami berpandangan rakyat yang berkumpul di MPR diwakili anggota-anggota MPR bisa punya sikap untuk tidak melantik. Itu yang kami ajukan dan selalu kami gaungkan," tambah Gayus.

Mantan hakim Mahkamah Agung (MA) ini menegaskan, bahwa pihaknya tidak bertugas atau diberi tugas kuasa untuk mempersoalkan menang kalahnya pemilu atau hasil pemilu.

Namun, pihaknya meminta agar PTUN mengadili apakah betul KPU telah melanggar hukum sebagai aparatur negara di bidang Pemilu.

"Nah TUN akan memutuskan apakah ada pelanggaran hukum oleh KPU terhadap cawapres yang sekarang jadi penetapan oleh KPU dan akan dilantik, jadi permohonan kami tidak dilantik," jelasnya.

Sidang perdana ini digelar secara tertutup selama kurang lebih 60 menit. Di mana, sidang digelar di Ruang Kartika dengan agenda pemeriksaan kelengkapan administrasi dengan penggugat Tim Hukum PDI Perjuangan (PDIP).

Adapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi tergugat dari sidang pendahuluan dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Politikus Demokrat Usul Legalisasi Judol Buat Tambah Uang Negara

Senin, 17 Juni 2024 | 18:58

Pengamat: Kembalikan Citra, Hery Gunardi Pantas Dicopot Jadi Dirut BSI

Sabtu, 22 Juni 2024 | 19:46

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Bermain Imbang Tanpa Gol, Laga Prancis Vs Belanda Diwarnai Kontroversi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 04:09

Bey Ingatkan Gen Z Tak Jadikan Lansia Tulang Punggung Keluarga

Kamis, 20 Juni 2024 | 06:00

Bey Machmudin: Harus Ada Upaya Masif Hentikan Perundungan!

Jumat, 14 Juni 2024 | 05:24

UPDATE

Intelijen dan Pendadakan Strategis

Selasa, 25 Juni 2024 | 05:50

Komisi IV DPR Minta Pembudidaya Udang Perhatikan Konservasi Lingkungan

Selasa, 25 Juni 2024 | 05:25

TNI AL Amankan 42 PMI Non Prosedural dari Malaysia

Selasa, 25 Juni 2024 | 04:54

3 Kapal Nelayan Tanpa SPB Ditangkap Polair di Perairan Batang

Selasa, 25 Juni 2024 | 04:31

Bermain Imbang 1-1 Kontra Kroasia, Italia Lolos Dramatis ke Babak 16 Besar

Selasa, 25 Juni 2024 | 03:59

Bey Machmudin Ingatkan Warga Jangan Coba-coba Mengakali PPDB

Selasa, 25 Juni 2024 | 03:45

Digitalisasi Layanan Perizinan

Selasa, 25 Juni 2024 | 03:31

KRI Dewaruci Tiba di Sabang dalam Pelayaran Muhibah Jalur Rempah

Selasa, 25 Juni 2024 | 03:13

Fraksi PKS Desak Balitbang Pertanian Dilepas dari BRIN

Selasa, 25 Juni 2024 | 02:59

Berjibaku Selamatkan Nelayan

Selasa, 25 Juni 2024 | 02:50

Selengkapnya