Berita

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira/Net

Politik

Kasus Hibah Alat Belajar SLB Bukti Kegagalan Reformasi Birokrasi Kemenkeu

RABU, 01 MEI 2024 | 21:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kasus penahanan alat belajar SLB hibah oleh Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menunjukkan buruknya reformasi birokrasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, penahanan dan penerapan bea masuk hibah alat belajar dari Korea Selatan itu patut menjadi bahan evaluasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Evaluasi penting dilakukan meskipun kasus tersebut kini sudah diselesaikan dengan membebaskan bea masuk barang impor.

"Kinerja bea cukai memang sering disorot karena reformasi birokrasi di internal belum berjalan baik. Padahal secara remunerasi (imbalan), pegawai bea cukai salah satu yang paling besar dibanding kementerian/lembaga lainnya," ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).

Setidaknya, ada tiga masalah utama yang dilihat Bhima terkait buruknya reformasi birokrasi Kemenkeu. Pertama, sering terjadinya selisih harga barang impor yang dilaporkan penjual/pembeli dengan koreksi bea cukai.

"Maka diperlukan koordinasi dengan pihak logistik maupun bea cukai di negara asal. HS code-nya kan ada, tinggal disamakan harganya saja. Jadi tidak perlu banyak koreksi atau ketakutan berlebihan bea cukai soal under invoicing," urai Bhima.

Masalah kedua, yaitu tindakan disiplin petugas bea cukai yang dinilai masih lambat. Sebagai contoh, Bhima menyebutkan kasus transaksi gelap di Kemenkeu bernilai hingga ratusan triliun rupiah, sebagai bukti nyata reformasi birokrasi di Kemenkeu belum optimal.

"Kasus Rp349 triliun di internal Kemenkeu yang sempat heboh belum seluruhnya ditindaklanjuti. Begitu ada petugas menerima suap sekecil apa pun, ya langsung diperiksa dan dipecat," tuturnya.

Kemudian masalah ketiga, menurut Bhima adalah pelaksanaan sistem whistle blower atau pelaporan pelanggaran di internal Kemenkeu tidak berjalan efektif.

"Tidak semua petugas bea cukai buruk, yang masih lurus harus diberikan kesempatan melapor rekan sejawat atau atasan yang menyimpang. Kalau tiga masalah itu tidak selesai, masalah di bea cukai tidak akan selesai," tutupnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya