Berita

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira/Net

Politik

Kasus Hibah Alat Belajar SLB Bukti Kegagalan Reformasi Birokrasi Kemenkeu

RABU, 01 MEI 2024 | 21:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kasus penahanan alat belajar SLB hibah oleh Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menunjukkan buruknya reformasi birokrasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, penahanan dan penerapan bea masuk hibah alat belajar dari Korea Selatan itu patut menjadi bahan evaluasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Evaluasi penting dilakukan meskipun kasus tersebut kini sudah diselesaikan dengan membebaskan bea masuk barang impor.


"Kinerja bea cukai memang sering disorot karena reformasi birokrasi di internal belum berjalan baik. Padahal secara remunerasi (imbalan), pegawai bea cukai salah satu yang paling besar dibanding kementerian/lembaga lainnya," ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).

Setidaknya, ada tiga masalah utama yang dilihat Bhima terkait buruknya reformasi birokrasi Kemenkeu. Pertama, sering terjadinya selisih harga barang impor yang dilaporkan penjual/pembeli dengan koreksi bea cukai.

"Maka diperlukan koordinasi dengan pihak logistik maupun bea cukai di negara asal. HS code-nya kan ada, tinggal disamakan harganya saja. Jadi tidak perlu banyak koreksi atau ketakutan berlebihan bea cukai soal under invoicing," urai Bhima.

Masalah kedua, yaitu tindakan disiplin petugas bea cukai yang dinilai masih lambat. Sebagai contoh, Bhima menyebutkan kasus transaksi gelap di Kemenkeu bernilai hingga ratusan triliun rupiah, sebagai bukti nyata reformasi birokrasi di Kemenkeu belum optimal.

"Kasus Rp349 triliun di internal Kemenkeu yang sempat heboh belum seluruhnya ditindaklanjuti. Begitu ada petugas menerima suap sekecil apa pun, ya langsung diperiksa dan dipecat," tuturnya.

Kemudian masalah ketiga, menurut Bhima adalah pelaksanaan sistem whistle blower atau pelaporan pelanggaran di internal Kemenkeu tidak berjalan efektif.

"Tidak semua petugas bea cukai buruk, yang masih lurus harus diberikan kesempatan melapor rekan sejawat atau atasan yang menyimpang. Kalau tiga masalah itu tidak selesai, masalah di bea cukai tidak akan selesai," tutupnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Ombudsman RI Pelototi Tata Kelola Haji

Kamis, 23 April 2026 | 10:15

Kemlu Protes Spanduk "Rising Lion" Israel di RS Indonesia Gaza

Kamis, 23 April 2026 | 10:06

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp17.274 per Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 09:21

Kisah Epik Sang ‘King of Pop’: Film Biopik Michael Resmi Menggebrak Bioskop Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:18

Ketua KONI Ponorogo Sugiri Heru Sangoko Dicecar KPK Soal Pemberian Fee ke Sudewo

Kamis, 23 April 2026 | 09:15

MUI Minta Jemaah Haji Doakan Pemimpin Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:14

Bursa Asia Menguat: Nikkei Cetak Rekor

Kamis, 23 April 2026 | 09:07

Harga Minyak Kembali Tembus 100 Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 08:58

Wall Street Perkasa Berkat Donald Trump

Kamis, 23 April 2026 | 07:41

Pentagon Pecat Petinggi Angkatan Laut John Phelan di Tengah Gencatan Senjata

Kamis, 23 April 2026 | 07:25

Selengkapnya