Berita

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira/Net

Politik

Kasus Hibah Alat Belajar SLB Bukti Kegagalan Reformasi Birokrasi Kemenkeu

RABU, 01 MEI 2024 | 21:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kasus penahanan alat belajar SLB hibah oleh Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menunjukkan buruknya reformasi birokrasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, penahanan dan penerapan bea masuk hibah alat belajar dari Korea Selatan itu patut menjadi bahan evaluasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Evaluasi penting dilakukan meskipun kasus tersebut kini sudah diselesaikan dengan membebaskan bea masuk barang impor.


"Kinerja bea cukai memang sering disorot karena reformasi birokrasi di internal belum berjalan baik. Padahal secara remunerasi (imbalan), pegawai bea cukai salah satu yang paling besar dibanding kementerian/lembaga lainnya," ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).

Setidaknya, ada tiga masalah utama yang dilihat Bhima terkait buruknya reformasi birokrasi Kemenkeu. Pertama, sering terjadinya selisih harga barang impor yang dilaporkan penjual/pembeli dengan koreksi bea cukai.

"Maka diperlukan koordinasi dengan pihak logistik maupun bea cukai di negara asal. HS code-nya kan ada, tinggal disamakan harganya saja. Jadi tidak perlu banyak koreksi atau ketakutan berlebihan bea cukai soal under invoicing," urai Bhima.

Masalah kedua, yaitu tindakan disiplin petugas bea cukai yang dinilai masih lambat. Sebagai contoh, Bhima menyebutkan kasus transaksi gelap di Kemenkeu bernilai hingga ratusan triliun rupiah, sebagai bukti nyata reformasi birokrasi di Kemenkeu belum optimal.

"Kasus Rp349 triliun di internal Kemenkeu yang sempat heboh belum seluruhnya ditindaklanjuti. Begitu ada petugas menerima suap sekecil apa pun, ya langsung diperiksa dan dipecat," tuturnya.

Kemudian masalah ketiga, menurut Bhima adalah pelaksanaan sistem whistle blower atau pelaporan pelanggaran di internal Kemenkeu tidak berjalan efektif.

"Tidak semua petugas bea cukai buruk, yang masih lurus harus diberikan kesempatan melapor rekan sejawat atau atasan yang menyimpang. Kalau tiga masalah itu tidak selesai, masalah di bea cukai tidak akan selesai," tutupnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya