Grup teknologi asal Tiongkok, Alibaba, berencana membangun pusat data di Vietnam untuk menyimpan data secara lokal sesuai dengan persyaratan hukum negara tersebut.
Langkah Alibaba merupakan salah satu contoh bagaimana perusahaan merespons aturan baru sejak undang-undang yang kontroversial mulai berlaku pada 2022.
Google, Amazon, dan lainnya berjuang keras melawan rencana Vietnam untuk memaksa mereka menyimpan data di negara tersebut, namun kebijakan itu akhirnya diterapkan menjelang akhir tahun itu.
Dang Minh Tam, arsitek solusi utama di Alibaba Cloud, mengatakan saat ini mereka bermitra dengan dua perusahaan negara, Viettel dan VNPT, untuk memarkir data klien secara lokal.
Namun, mereka juga mencadangkan data di server miliknya yang berlokasi di seluruh wilayah, dari Taiwan hingga Singapura.
"Alibaba berencana membangun pusat data di Vietnam untuk mengimbangi permintaan di salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia," kata Tam, seperti dikutip dari
Nikkei Asia, Rabu (1/5).
Tam mengatakan dirinya belum mengetahui berapa biaya yang dihabiskan dan menolak memberikan batas waktu pengerjaan proyek tersebut, karena rinciannya belum dipublikasikan. Namun biasanya biaya pembangunan pusat data bisa melebihi 1 miliar dolar AS.
“Vietnam adalah pasar dengan potensi yang sangat tinggi,” kata Tam dalam sebuah wawancara.
“Ada banyak ruang untuk berkembang," ujarnya.
Salah satu alasan perusahaan seperti Alibaba ingin membangun server mereka sendiri, selain pertimbangan biaya, adalah untuk memastikan keamanan dan kontrol yang lebih besar atas informasi mereka.
"Tanggung jawab dapat menjadi masalah ketika banyak perusahaan terlibat dalam pengelolaan data yang sama," kata Leif Schneider, penasihat di firma hukum Luther.
"Kontrak harus jelas “sehingga Anda selalu tahu siapa yang menanggung risiko dan tanggung jawab apa,” katanya pada konferensi cloud dan pusat data di Ho Chi Minh City minggu lalu.
Sementara itu, perusahaan-perusahaan lokal mempunyai pandangan yang sama dengan Alibaba terhadap pasar.
Viettel IDC, yang dijalankan oleh militer Vietnam, mengatakan kepada Nikkei bahwa pelanggannya mulai dari Alibaba hingga Microsoft menuntut perbaikan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
Mereka menyebut pendekatannya “ESGT,” dengan tambahan penggunaan teknologi.
Misalnya, teknologi dapat digunakan untuk melacak dan mengoptimalkan penggunaan air, yang digunakan untuk menjaga komputer tetap dingin dan dapat menimbulkan biaya yang besar.
"Viettel saat ini tidak menggunakan banyak energi terbarukan namun bertujuan menjadikan energi terbarukan menyumbang 30 persen dari konsumsi listriknya pada tahun 2030," kata manajer departemen teknis Nguyen Dinh Tuan.
“Kita perlu bersiap menghadapi ledakan pusat data,” ujarnya.
