Orang Betawi Tak Masuk Dewan Aglomerasi, Visi DKJ cuma Bohongan

Masyarakat Betawi memiliki peran penting untuk menyukseskan pembangunan di daerah Aglomerasi. Hal ini menyusul telah disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis kemarin (25/4).

Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni menyampaikan, masyarakat Betawi memiliki persebaran di wilayah aglomerasi yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur), sehingga akan memberikan sumbangsih bagi pembangunan berkelanjutan provinsi DKJ ke depannya.

"Bahwa masyarakat Betawi disebut sebagai penduduk inti DKJ tidak bisa disanggah dengan dalil apa pun. Wajib hukumnya (masyarakat Betawi) menjadi anggota Dewan Aglomerasi," kata Sylviana dikutip Kamis (1/5).

Senator perempuan bergelar profesor asal Betawi ini menuturkan, masyarakat Betawi akan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah Aglomerasi.

Menurutnya, pengembangan infrastruktur DKJ jika tidak ditopang oleh dukungan SDM yang berkualitas sama saja bohong, alias tidak mungkin terwujud.

"Maka apa saja peran warga Betawi di antaranya adalah mengonsolidasi seluruh instrumen masyarakat sehingga tidak hanya bicara Aglomerasi, tetapi tujuan dari DKJ itu sendiri bisa tercapai," kata Sylviana.

"Satu saja misalnya, kebudayaan Betawi jadi identitas Jakarta kota Global, kalau bukan oleh orang Betawi di dewan Aglomerasi, lantas semua visi misi DKJ itu bohong belaka," sambungnya.

Lebih lanjut Sylviana menyebutkan, meskipun UU DKJ baru akan berlaku setelah Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara diterbitkan, namun pihaknya berkomitmen akan terus mengawal kepentingan masyarakat Betawi di wilayah Aglomerasi.

"Untuk itu pula masyarakat Betawi mesti solid, kompak," pungkas Sylviana.