Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman/RMOL

Politik

Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo-Gibran, Gerindra Yakin Ada Titik Temu

SELASA, 30 APRIL 2024 | 23:09 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sikap Partai Gelora yang menolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) gabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat respon dari pihak Gerindra.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra, Habiburokhman, yakin ada titik temu mengenai persoalan tersebut. Karena semuanya bisa dimusyawarahkan.

"Kami yakin kalau kita bicara kepentingan bangsa dan negara maka akan ada titik temu," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (30/4).


Sejauh ini, lanjut Habiburokhman, belum ada informasi dari Prabowo sebagai presiden terpilih terkait kabinet pemerintahan. Namun, dia tak menampik kontribusi Partai Gelora dalam pemenangan Prabowo-Gibran.

"Soal formasi kabinet kami belum terinformasi detail dari Pak Prabowo. Secara umum kami sadar betul rekan-rekan Partai Gelora sangat berkontribusi dalam pemenangan Prabowo-Gibran," tutur Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.

Habiburokhman pun berpandangan segala kepentingan dalam politik dapat dimusyawarahkan.

"Dan kita tahu kontestasi kemarin memang cukup dinamis, tapi kami lihat semua hal bisa dimusyawarahkan antarsesama anak bangsa," pungkasnya.

Partai Gelora sebelumnya menolak langkah politik PKS yang membuka diri untuk bergabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran. Partai Gelora pun menyinggung kembali serangan-serangan PKS kepada Prabowo-Gibran selama ini.

"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," ujar Sekjen Partai Gelora, Mahfuz Sidik, dalam keterangannya, Minggu (28/4).

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya