Berita

Alzier Dianis Thabranie/RMOLLampung

Politik

Ingatkan Soal Putusan MA, Alzier Minta Jokowi Lantik Dirinya sebagai Gubernur Lampung

SELASA, 30 APRIL 2024 | 04:41 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie, meminta agar Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung ditiadakan. Dia juga meminta agar Presiden Joko Widodo melantik dirinya sebagai Gubernur Lampung 2024.

"Hal itu harus dilakukan untuk melunasi utang konstitusi putusan Mahkamah Agung (MA) No.437 Tahun 2004 yang telah inkrah menyatakan saya adalah Gubernur Lampung terpilih periode 2003-2008," jelas Alzier, dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Senin (29/4).

Menurut Alzier, putusan MA tersebut harus dilaksanakan, karena sudah inkrah. Negara harus membayar utang konstitusi yang dilakukan secara semena-mena oleh Megawati Soekarnoputri saat menjadi Presiden RI pada 2004.


“Sudah seharusnya pemerintah melantik saya sebagai gubernur sesuai putusan MA, tapi sampai sekarang tidak dilaksanakan juga. Pemerintah cuek saja, tidak melantik saya. Bayangkan, saya sudah menunggu 20 tahun," sambungnya.

Mantan Ketua DPD Partai Golkar 3 periode ini merasa haknya telah dirampas. Dirinya terpilih sebagai Gubernur Lampung tapi tidak dilantik. Sehingga, sudah seharusnya negara melaksanakan putusan MA dengan seadil-adilnya.

Oleh karena itu, dia berharap, Presiden Jokowi tidak seperti Megawati yang meremehkan kadernya sendiri. Sebagai pemimpin, seharusnya pada saat kadernya memenangkan Pilgub, dihargai dan diayomi, bukan malah dicari kesalahannya.

"Saat itu saya gubernur terpilih, Ketua DPC PDIP Lampung Selatan, anak banteng, sudah menang pemilihan gubernur, dicari-cari kesalahannya sampai hari ini tidak dilantik," paparnya.

Alzier mengaku sempat ditawari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kompensasi jabatan gubernurnya jadi pejabat setingkat dirjen.

"Walaupun ini belum win-win solution tapi ini sedikit lebih baik daripada era Megawati, tapi saya tolak karena hak saya adalah Gubernur Lampung," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya