Berita

Alzier Dianis Thabranie/RMOLLampung

Politik

Ingatkan Soal Putusan MA, Alzier Minta Jokowi Lantik Dirinya sebagai Gubernur Lampung

SELASA, 30 APRIL 2024 | 04:41 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie, meminta agar Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung ditiadakan. Dia juga meminta agar Presiden Joko Widodo melantik dirinya sebagai Gubernur Lampung 2024.

"Hal itu harus dilakukan untuk melunasi utang konstitusi putusan Mahkamah Agung (MA) No.437 Tahun 2004 yang telah inkrah menyatakan saya adalah Gubernur Lampung terpilih periode 2003-2008," jelas Alzier, dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Senin (29/4).

Menurut Alzier, putusan MA tersebut harus dilaksanakan, karena sudah inkrah. Negara harus membayar utang konstitusi yang dilakukan secara semena-mena oleh Megawati Soekarnoputri saat menjadi Presiden RI pada 2004.


“Sudah seharusnya pemerintah melantik saya sebagai gubernur sesuai putusan MA, tapi sampai sekarang tidak dilaksanakan juga. Pemerintah cuek saja, tidak melantik saya. Bayangkan, saya sudah menunggu 20 tahun," sambungnya.

Mantan Ketua DPD Partai Golkar 3 periode ini merasa haknya telah dirampas. Dirinya terpilih sebagai Gubernur Lampung tapi tidak dilantik. Sehingga, sudah seharusnya negara melaksanakan putusan MA dengan seadil-adilnya.

Oleh karena itu, dia berharap, Presiden Jokowi tidak seperti Megawati yang meremehkan kadernya sendiri. Sebagai pemimpin, seharusnya pada saat kadernya memenangkan Pilgub, dihargai dan diayomi, bukan malah dicari kesalahannya.

"Saat itu saya gubernur terpilih, Ketua DPC PDIP Lampung Selatan, anak banteng, sudah menang pemilihan gubernur, dicari-cari kesalahannya sampai hari ini tidak dilantik," paparnya.

Alzier mengaku sempat ditawari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kompensasi jabatan gubernurnya jadi pejabat setingkat dirjen.

"Walaupun ini belum win-win solution tapi ini sedikit lebih baik daripada era Megawati, tapi saya tolak karena hak saya adalah Gubernur Lampung," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya