Partai politik yang kemungkinan bakal menjadi oposisi di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, diprediksi hanya bakal dilakoni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sementara, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), punya kans merapat ke koalisi pemerintahan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pengamat politik Subiran Paridamos mengamati, sikap yang ditunjukkan sejumlah parpol menunjukkan hanya PDIP yang bersedia menjadi oposisi, apalagi pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, capres-cawapres yang diusung PDIP yakni Ganjar-Mahfud tak nongol penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (29/4).
Dia berpendapat, PPP yang berasa pada gerbong yang sama dengan PDIP punya kemungkinan kuat akan meninggalkan PDIP sebagai kelompok pengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran di masa mendatang.
"PPP juga sudah menyatakan kesediaan untuk bergabung di Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Artinya satu-satunya partai yang siap beroposisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah PDIP," tuturnya.
Sedangkan PKS, diprediksi Direktur Eksekutif Sentral Politika tersebut, bakal merapat ke Koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran karena punya sejarah kebersamaan dalam pemilu-pemilu sebelumnya.
"PKS pun yang sudah menjadi oposisi dari pemerintahan Jokowi selama 10 tahun, tiba-tiba mengaku terbuka untuk bergabung di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, padahal kita tahu koalisi Prabowo-Gibran adalah koalisi keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi," ucapnya.
"Bahkan kata Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, menyediakan karpet merah untuk Prabowo di acara halal bi halal di kantor DPP PKS dalam waktu dekat," demikian Subiran menambahkan.
