Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda DKI Jakarta, Widyastuti/Ist
Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah membuat kajian dan simulasi tentang pelaksanaan kebijakan sekolah gratis negeri dan swasta.
Namun hal tersebut masih butuh pendalaman yang lebih mendetail, seperti beberapa persyaratan dan data pendukung untuk menentukan tindaklanjutnya.
Demikian dikatakan Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda DKI Jakarta, Widyastuti dikutip Minggu (28/4).
“Saya berharap ketika dibahas khusus tentang sekolah gratis, perlu dipertajam dan jangan sampai niat baik kita untuk memberikan sekolah gratis nanti menjadi bumerang bagi Pemprov,” kata Widyastuti.
Menurutnya, penerapan kebijakan tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan penduduk dari luar Jakarta berbondong-bondong pindah domisili. Sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti permukiman kumuh dan kemacetan lalu lintas jalan.
“Jadi kita berkaca dari pengalaman KJP dan Bansos, yang artinya kita tidak pernah menutup atau kita tidak bisa menghentikan migrasi penduduk," kata Widyastuti.
"Artinya begitu tahu Jakarta sekolah gratis, tidak menutup kemungkinan migrasi penduduk bisa bertambah. Ini salah satu faktornya sehingga tentu harus ada data-data pendukung atau persyaratan yang menguatkan,” sambungnya.
Diketahui, Komisi E DPRD DKI Jakarta mencetuskan untuk menggratiskan seluruh sekolah di Jakarta. Selain untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sekolah gratis itu diharapkan tidak menimbulkan masalah rutin sekolah setiap tahun.
Seperti pendaftaran peserta didik baru hingga tertahannya ijazah siswa di sekolah swasta akibat menunggak biaya bulanan.
Ketua Komisi E DPRD DKI, Iman Satria mengatakan, jika seluruh sekolah gratis, maka bisa memutus ketimpangan sosial dan tak perlu lagi ada program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang saat ini penerima manfaatnya belum merata.
“Iya semua sekolah gratis. Jadi nanti udah enggak ada KJP lagi,” kata Iman.
