Berita

Kiai Faturrohman/Istimewa

Nusantara

Ulama NU Cirebon Dorong Pemerintah Beri Tindakan Tegas terhadap Judi Online

SABTU, 27 APRIL 2024 | 04:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin didesak untuk mengambil langkah lebih tegas dalam memberantas maraknya judi online dengan menindak para bandar dan oknum yang membekinginya.

Seruan ini disampaikan oleh Ulama NU Cirebon, Kiai Faturrohman, sebagai tanggapan terhadap meningkatnya perjudian online di wilayah Cirebon.

Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mauwanah Cirebon ini, perjudian online telah menyebar luas hingga ke perkampungan. Bahkan tidak hanya merugikan kaum pria dewasa, tetapi juga telah merambah hingga anak-anak remaja yang memiliki akses ke situs-situs judi online melalui gadget.

"Perjudian slot dan tebak angka di situs perjudian online telah menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar. Perjudian online telah menjadi candu bagi masyarakat, dengan korban yang tak terkecuali, baik kaum pria maupun ibu rumah tangga tergoda. Hal ini mengancam perekonomian masyarakat bawah," ucapnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (26/4).

Kiai Faturrohman menegaskan, judi online memiliki dampak yang lebih merusak daripada korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Jika tidak diberantas, judi online akan mengubah mental generasi bangsa dan mengakibatkan penderitaan bagi rakyat jelata.

"Menyerukan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup akses ke situs perjudian online dan menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap para bandar dan pemainnya, karena perjudian online merugikan masyarakat secara luas," tegasnya.

Dia juga meminta pemerintahan mendatang, Prabowo-Gibran, untuk membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan judi online guna melindungi masyarakat dari ancaman tersebut.

"Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, satgas pemberantasan perjudian online harus dibentuk untuk melindungi masyarakat," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sendiri telah memerintahkan pemberantasan judi online, bahkan telah mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas masalah ini.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya