Berita

Kiai Faturrohman/Istimewa

Nusantara

Ulama NU Cirebon Dorong Pemerintah Beri Tindakan Tegas terhadap Judi Online

SABTU, 27 APRIL 2024 | 04:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin didesak untuk mengambil langkah lebih tegas dalam memberantas maraknya judi online dengan menindak para bandar dan oknum yang membekinginya.

Seruan ini disampaikan oleh Ulama NU Cirebon, Kiai Faturrohman, sebagai tanggapan terhadap meningkatnya perjudian online di wilayah Cirebon.

Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mauwanah Cirebon ini, perjudian online telah menyebar luas hingga ke perkampungan. Bahkan tidak hanya merugikan kaum pria dewasa, tetapi juga telah merambah hingga anak-anak remaja yang memiliki akses ke situs-situs judi online melalui gadget.


"Perjudian slot dan tebak angka di situs perjudian online telah menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar. Perjudian online telah menjadi candu bagi masyarakat, dengan korban yang tak terkecuali, baik kaum pria maupun ibu rumah tangga tergoda. Hal ini mengancam perekonomian masyarakat bawah," ucapnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (26/4).

Kiai Faturrohman menegaskan, judi online memiliki dampak yang lebih merusak daripada korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Jika tidak diberantas, judi online akan mengubah mental generasi bangsa dan mengakibatkan penderitaan bagi rakyat jelata.

"Menyerukan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup akses ke situs perjudian online dan menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap para bandar dan pemainnya, karena perjudian online merugikan masyarakat secara luas," tegasnya.

Dia juga meminta pemerintahan mendatang, Prabowo-Gibran, untuk membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan judi online guna melindungi masyarakat dari ancaman tersebut.

"Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, satgas pemberantasan perjudian online harus dibentuk untuk melindungi masyarakat," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sendiri telah memerintahkan pemberantasan judi online, bahkan telah mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas masalah ini.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

DPR Minta Pemerintah Perkuat Insfrastruktur Kesehatan

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:28

Obligasi Global Perdana Danantara Laris

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:13

Legislator PDIP Ini Janji Perjuangkan Alsintan

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:57

Pengurangan Angka Pelanggaran Jadi Indikator Keberhasilan Operasi Patuh Jaya 2026

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:44

KNMP Potensi Menjawab Kebutuhan Nelayan Kecil

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:30

Sinopsis dan Kisah Kelam Clayface, Musuh Ikonik Batman

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:19

Pemakzulan Gibran Harus Lewat Jalur Konstitusi, Bukan cuma Tekanan Politik

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:15

Jelang Pemilu, Oposisi Israel Klaim Netanyahu Tak Layak Pimpin Negara

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:58

Pemerintah Siapkan Skema Baru Pengadaan Energi, Negara Bakal Deal Langsung dengan Pemasok

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:57

KPU Perlu Fokus Benahi Pemilu 2029

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:53

Selengkapnya