Gedung Telkom Indonesia/Net
Komisi VI DPR RI bakal memanggil PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom Indonesia untuk memperjelas pemasukan korporasi sebesar Rp9 triliun yang berasal dari konsumen layanan telepon tidak bergerak.
Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Luluk Hamidah soal pemasukan dari tagihan pengguna telepon kabel yang tidak pernah digunakan.
"Saya belum mengetahui situasi ini, oleh karena itu kita juga belum pernah mempertanyakan adanya temuan yang sangat mengejutkan," ucap Luluk Hamidah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/4).
Legislator dari Fraksi PKB ini menambahkan, PT Telkom harus memberikan penjelasan secara rinci mengenai hal tersebut.
"Maka kita punya komitmen ini akan kita tanyakan ke PT Telkom harus ada penjelasan secara jujur apakah memang menarik biaya terhadap pelanggan sementara pelanggan sudah tidak menggunakan telepon rumah," katanya.
Diberitakan sebelumnya, pelanggan mencurigai adanya kejanggalan dalam pos pendapatan yang diterima PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dari segmen consumer, khususnya layanan telepon tidak bergerak.
"
Telkom dapat 'gaji buta' 9 T (Rp9 triliun) per tahun? Omon-omon masalah @TelkomIndonesia ni ya," cuit pemilik akun X
@ethadisaputra pada Sabtu (20/4).
ET, yang dalam bio mencantumkan keterangan salah satunya sebagai advokat, itu menyertakan unggahan foto tagihan dari Kantor Pos Indonesia.
Di situ tercantum biaya tagihan Rp36.186 (Maret 2024) dan Rp49.062 (April 2024) ditambah biaya admin per bulan Rp2.500 masing-masing.
ET heran mengapa tagihan-tagihan itu tetap muncul padahal dia sudah belasan tahun tidak lagi memakai telepon rumah.
"
Bahkan saya baru tahu kalau tidak ada dial tone alias rusak, tidak bisa digunakan," cuitnya.
Dia lantas memperkirakan hitungan pemasukan yang didapat Telkom dari 15 juta pelanggan telepon tidak bergerak seperti dirinya dikalikan Rp50 ribu/pelanggan: Rp750 miliar sebulan alias Rp9 triliun per tahun.
"
Sebagai gambaran umum, berdasarkan laporan keuangan @TelkomIndonesia tahun 2022, pendapatan Telkom dari layanan Fixed Line (termasuk PSTN, @IndiHome) secara nasional mencapai Rp 22,8 triliun. Artinya Abonemen dari Telpon tidur itu hampir setengah pendapatan. Ya masuk akal kalau kemudian ingin ditutup2i. Iya ga si?" tambahnya menegaskan.
