Berita

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani/Net

Bisnis

Sri Mulyani Kritik Biaya Pinjaman Bank Dunia yang Terlalu Mahal

SELASA, 23 APRIL 2024 | 16:20 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Biaya pinjaman Bank Dunia dinilai terlalu mahal dibandingkan Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) lainnya.

Kritik tersebut telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia 2024 (IMF-WBG Spring Meetings) di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

"Satu hal besar yang disoroti secara kuat oleh Menkeu Sri Mulyani yaitu pricing (cost of borrowing) Bank Dunia yang terlalu mahal dibandingkan MDBs sejawat lainnya saat ini," tulis Kementerian Keuangan dalam keterangan tertulis, Selasa (23/4).


Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyinggung mengenai pentingnya penambahan kapasitas keuangan Bank Dunia dan penguatan kepentingan dan keterwakilan anggota.

Menurutnya, peningkatan modal yang sejalan dengan reviu kepemilikan saham dapat memperkuat legitimasi dan tata kelola Bank Dunia saat dunia membutuhkan lembaga-lembaga global terpercaya seperti Bank Dunia.

Adapun dalam rangkaian pertemuan tersebut, bendahara negara RI itu turut berpartisipasi dalam diskusi panel 'Unleashing the Power of Digital Transformation to Enhance Connectivity in ASEAN', yang membahas ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

DEFA sendiri bertujuan untuk meningkatkan ekonomi digital ASEAN sebesar 2 triliun dolar AS pada 2030 mendatang, dengan menyediakan peta jalan yang komprehensif dalam mempercepat perdagangan digital, pengelolaan data, perkembangan inovasi, peningkatan produktivitas, serta pertumbuhan yang inklusif.

Di acara diskusi ini, Sri Mulyani telah menyerukan bahwa Indonesia akan terus mendorong implementasi kerjasama ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara, termasuk upaya dalam mengatasi tantangan ekonomi digital seperti fraud, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya