Berita

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani/Net

Bisnis

Sri Mulyani Kritik Biaya Pinjaman Bank Dunia yang Terlalu Mahal

SELASA, 23 APRIL 2024 | 16:20 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Biaya pinjaman Bank Dunia dinilai terlalu mahal dibandingkan Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) lainnya.

Kritik tersebut telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia 2024 (IMF-WBG Spring Meetings) di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

"Satu hal besar yang disoroti secara kuat oleh Menkeu Sri Mulyani yaitu pricing (cost of borrowing) Bank Dunia yang terlalu mahal dibandingkan MDBs sejawat lainnya saat ini," tulis Kementerian Keuangan dalam keterangan tertulis, Selasa (23/4).


Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyinggung mengenai pentingnya penambahan kapasitas keuangan Bank Dunia dan penguatan kepentingan dan keterwakilan anggota.

Menurutnya, peningkatan modal yang sejalan dengan reviu kepemilikan saham dapat memperkuat legitimasi dan tata kelola Bank Dunia saat dunia membutuhkan lembaga-lembaga global terpercaya seperti Bank Dunia.

Adapun dalam rangkaian pertemuan tersebut, bendahara negara RI itu turut berpartisipasi dalam diskusi panel 'Unleashing the Power of Digital Transformation to Enhance Connectivity in ASEAN', yang membahas ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

DEFA sendiri bertujuan untuk meningkatkan ekonomi digital ASEAN sebesar 2 triliun dolar AS pada 2030 mendatang, dengan menyediakan peta jalan yang komprehensif dalam mempercepat perdagangan digital, pengelolaan data, perkembangan inovasi, peningkatan produktivitas, serta pertumbuhan yang inklusif.

Di acara diskusi ini, Sri Mulyani telah menyerukan bahwa Indonesia akan terus mendorong implementasi kerjasama ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara, termasuk upaya dalam mengatasi tantangan ekonomi digital seperti fraud, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya