Berita

Ilustrasi Foto/RMOL

Publika

Putusan MK Ciptakan Krisis Kepercayaan

Oleh: Suroto*
SELASA, 23 APRIL 2024 | 05:11 WIB

BARU saja Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan putusan tentang perkara sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) yang pada akhirnya dalam amar putusannya menolak sepenuhnya gugatan pemohon.

Padahal secara kasat mata berbagai bentuk intervensi politik kekuasaan telah terjadi untuk meloloskan dan memenangkan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu.  Bahkan MK sendiri dalam putusan perkara persyaratan Pilpres sebelum Pemilu juga telah menetapkan pelanggaran etik berat dengan meloloskan Cawapres Gibran Rakabuming Raka.

Ini artinya sedang terjadi krisis kelembagaan serius. Institusi MK yang menjadi benteng terakhir dari Konstitusi ternyata tak dapat menjaga marwahnya. Pertimbangan hakim Konstitusi yang mengabaikan suara nurani, kebenaran konstitusional ini akan akibatkan krisis kepercayaan masyarakat.

Apa yang terjadi adalah hanya gejala simtomatik-permukaan. Sesungguhnya krisis besarnya itu sudah lama terjadi dan bermula dari krisis ideologi. Krisis kepemimpinan, krisis kelembagaan dan pada akhirnya krisis kepercayaan yang terjadi itu memang bukan datang begitu saja, namun diawali krisis ideologi.  

Partai-partai sebetulnya sudah lama meninggalkan fungsi utamanya sebagai bentuk pembelajaran warga mengambil tanggung jawab kenegaraan dan kebangsaan. Partai sudah berubah jadi tujuan. Dikelola secara korporatif mementingkan kepentingan individu dan keluarga ketimbang jadi tempat pembelajaran demokrasi. Lalu negara dijadikan alat untuk mengejar kepentingan tersebut.

Merebaknya nepotisme, kolusi dan korupsi dalam skala masif dari pucuk pucuk pimpinan lembaga politik dan negara ini menjadi penanda serius bahwa gejala sistem premanisme akan lahir. Lalu, model kongkalikong elite politik dan elite kaya yang terjadi akan mendorong timbulnya pengkhianatan kepentingan yang masif terhadap upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat banyak.

Secara keseluruhan kita tidak hanya telah gagal membangun demokrasi, tapi kita gagal berdemokrasi. Ini akan membahayakan bagi kepentingan masa depan bangsa dan negara karena bisa menimbulkan kondisi chaos. Kemudian, bisa mendorong munculnya tirani minoritas otoritarian yang dibentuk dari elite politik dan elite kaya.

*Penulis adalah Ketua AKSES (Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis)

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Dulu Berjaya Kini Terancam Bangkrut, Saham Taxi Hanya Rp2 Perak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:05

Bikin Resah Nasabah BTN, Komnas Indonesia Minta Polisi Tangkap Dicky Yohanes

Selasa, 14 Mei 2024 | 01:35

Massa Geruduk Kantor Sri Mulyani Tuntut Pencopotan Askolani

Kamis, 16 Mei 2024 | 02:54

Ratusan Tawon Serang Pasukan Israel di Gaza Selatan

Sabtu, 11 Mei 2024 | 18:05

Siapa Penantang Anies-Igo Ilham di Pilgub Jakarta?

Minggu, 12 Mei 2024 | 07:02

Aroma PPP Lolos Senayan Lewat Sengketa Hasil Pileg di MK Makin Kuat

Kamis, 16 Mei 2024 | 14:29

UPDATE

Sri Mulyani Serahkan Kenaikan PPN 12 Persen ke Pemerintahan Prabowo

Senin, 20 Mei 2024 | 20:02

HET Beras Bakal Naik Permanen Setelah 31 Mei Mendatang

Senin, 20 Mei 2024 | 19:57

MKD Imbau Masyarakat Tak Tergiur Beli Pelat DPR Palsu

Senin, 20 Mei 2024 | 19:54

HIPMI Minta Pemerintah Jangan Impor Saat Panen Raya Jagung

Senin, 20 Mei 2024 | 19:43

KPD: Persoalan Administratif di Bawaslu, Bukan Ranah MK

Senin, 20 Mei 2024 | 19:31

Partai Gelora Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pemilu

Senin, 20 Mei 2024 | 19:31

HIPMI: BUMN Pangan dan Bulog Gagal Kelola Hasil Panen Jagung

Senin, 20 Mei 2024 | 19:15

Otak Branding "Gemoy" Sukses Bikin Forum Digital Marketing Pecahkan Rekor

Senin, 20 Mei 2024 | 19:07

Patuh Putusan PTUN, Nurul Ghufron Tegaskan Tak Akan Hadiri Sidang Dewas KPK

Senin, 20 Mei 2024 | 19:03

Pemerintah Harus Kembangkan Potensi Gen Z Sambut Bonus Demografi

Senin, 20 Mei 2024 | 18:59

Selengkapnya