Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta/RMOL
Pengajuan hak angket Pemilu 2024 di DPR dinilai tidak relevan lagi karena Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh setelah mencermati putusan MK yang menolak gugatan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
"Sejujurnya, membuat hak angket sudah tidak
up to date lagi untuk kondisional hari ini. Itu menurut Nasdem," ucap Surya Paloh di Nasdem Tower, Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (22/4).
Surya Paloh merasa pesimis dengan perjalanan hak angket di DPR RI tak akan berjalan sesuai harapan. Sebab sejak awal isu hak angket hingga kini, perlahan mulai meredup.
"Dan suatu proses
minute by minute, jam
by jam, waktu ke waktu hari per hari, esensi dari hak angket sudah tahu kalau bakal (kandas)," sambungnya.
Namun demikian, pernyataan tersebut murni menjadi sikap Nasdem yang mengusung paslon Anies-Muhaimin. Jika ada fraksi di DPR RI yang tetap mengajukan angket, pihaknya tak masalah.
"Bukan berarti kita (Nasdem) menghalangi upaya untuk meluruskan (melanjutkan angket pemilu)," tutupnya.
Hak angket pemilu sebelumnya disuarakan salah satunya oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Namun belakangan, PDIP sebagai partai pengusung Ganjar-Mahfud juga terkesan pesimistis terhadap nasib hak angket pemilu di DPR RI.
Salah satunya disampaikan politisi PDIP yang juga gencar menyuarakan usulan hak angket pemilu di DPR RI, Masinton Pasaribu. Mantan aktivis ini menyebut, masyarakat tidak terlalu berharap dengan jalur formal hak angket di parlemen.
"Berharap terhadap proses politik di jalur formal, jangan pernah berharap banyak, apalagi di DPR di sana," jelas Masinton pada 19 April lalu.
