Berita

Ilustrasi

Dunia

Pinjaman Pemerintah Pakistan Sudah Sangat Membebani

SENIN, 22 APRIL 2024 | 05:24 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintah Pakistan meminjam lebih dari PKR 650 miliar dari bank untuk mengatasi peningkatan pengeluaran dalam waktu seminggu, seperti yang dilaporkan oleh Dawn pada hari Sabtu.

Pinjaman pemerintah dari bank komersial mencapai angka tertinggi dalam sejarah sebesar PKR 5,5 triliun dari 1 Juli 2023 hingga 5 April 2024 dibandingkan PKR 2,95 miliar pada periode yang sama tahun fiskal sebelumnya, berdasarkan data dari Bank Negara Pakistan (SBP).

Perekonomian sangat terbebani oleh pinjaman dalam jumlah besar ini, karena utang dalam negeri tidak memberikan ruang bagi alokasi pendapatan selain pembayaran bunga. Menurut Dawn, pemerintah diperkirakan akan mengalokasikan lebih dari separuh total anggaran untuk pembayaran bunga.


Pada tahun anggaran 2023, pemerintah mengambil pinjaman sebesar PKR 3,7 triliun dari perbankan. Namun, skenario saat ini nampaknya mengkhawatirkan, dimana pemerintah melampaui jumlah tahun sebelumnya sebesar PKR 1,784 triliun dalam sembilan bulan pertama.

Merupakan hal yang umum bagi pemerintah untuk meminjam dalam jumlah besar dari bank pada kuartal terakhir suatu tahun fiskal untuk memberikan gambaran kinerja perekonomian yang lebih baik.

Berdasarkan harian berita yang berbasis di Pakistan, perekonomian menghadapi tantangan signifikan baik secara internal maupun eksternal. Mayoritas pendapatan yang dihasilkan dialokasikan untuk pembayaran utang dan bunga dalam negeri. Arus keluar yang besar ini membatasi pemerintah untuk memulai program pembangunan baru; sebaliknya, sebagian besar dana pembangunan direalokasikan ke sektor lain.

Skenario yang lebih buruk terjadi di sisi eksternal, dimana pinjaman menjadi tantangan karena berkurangnya kapasitas pembayaran Pakistan. Pakistan membutuhkan bantuan dari IMF untuk meningkatkan reputasinya di mata investor asing. Namun, pemerintah menghadapi kendala dalam meminjam dari pasar internasional selama dua tahun terakhir.

Pakar keuangan menyatakan bahwa perjanjian baru dengan IMF berpotensi 'membuka peluang bagi Pakistan untuk meminjam dari pasar internasional.' Mereka juga menekankan bahwa 'waktu diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan dan menghilangkan penyebab utama ketidakpastian.'

Menurut perkiraan para analis, pinjaman dari bank saat ini mungkin mencapai hingga PKR 7 triliun pada akhir Juni 2024. Laporan dari Dawn menyoroti bahwa 'pemerintah telah menaikkan harga energi namun belum menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi pengeluarannya. '

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

27 Ton Bantuan Korban Gempa NTT Diberangkatkan dari Lanud Halim

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:57

Merdeka dan Menderita

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:23

Legislator PDIP Dorong Penguatan SKK Migas Lewat Revisi UU 22/2001

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:59

TelkomGroup Tancap Gas Perbaiki Layanan Pascagempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:32

Malam Renungan Suci

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:17

DOB Bekasi Utara Sangat Penting, Ini Alasannya

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:45

Jebolan Akmil 2003 Ini Siap Komandani Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:23

Koperasi dan Cacat Epistemologis Pemahaman

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:47

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler di Jakut

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:20

Buku ‘Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia’ Jawab Masalah Ekonomi Biru hingga PIT

Senin, 17 Agustus 2026 | 01:55

Selengkapnya