Hakim Konstitusi, M Guntur Hamzah/Ist
Mahkamah Konstitusi (MK) berpandangan bahwa kelakar Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas terkait “tasyahud dua jari” tidak termasuk kategori pelanggaran aturan kampanye Pemilu 2024, sebagaimana didalilkan kubu pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Terlebih Bawaslu belum memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri, dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara, maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu.
Hal itu disampaikan Hakim Konstitusi, M Guntur Hamzah saat membacakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4).
“Sementara Mahkamah, tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan hal tersebut, karena di samping telah dilakukan tindakan oleh Bawaslu, juga bukti tentang penggunaan fasilitas negara terhadap menteri yang bersangkutan tidak secara detail dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon a quo,” kata Guntur.
Atas dasar itu, Guntur menegaskan bahwa Mendag Zulhas dinyatakan tidak melanggar aturan kampanye Pemilu 2024.
“Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum,” tutupnya.
MK menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024, Senin (22/4). Sidang yang digelar secara terbuka sejak pukul 09.00 WIB.
