Kepala Rutan KPK nonaktif, Achmad Fauzi/Istimewa
RMOL. Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa hadir dalam sidang perdana permohonan praperadilan yang diajukan Kepala Rutan (Karutan) nonaktif KPK, Achmad Fauzi. Alasannya, mereka masih menyiapkan hal-hal bersifat administrasi.
Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya belum hadir hadir di sidang pertama permohonan praperadilan Fauzi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
"Informasinya belum dan sudah berkirim surat ke Hakim," kata Ali kepada wartawan, Senin (22/4).
Ali menjelaskan, tim Biro Hukum KPK masih menyiapkan administrasi terkait permohonan praperadilan dimaksud.
"Mengingat surat pemanggilan dari Pengadilan baru beberapa waktu diterima," pungkas Ali.
Penelusuran
Kantor Berita Politik RMOL di situs web Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, sidang pertama permohonan praperadilan Achmad Fauzi diagendakan pada hari ini, Senin (22/4), pukul 10.00 WIB.
Gugatan praperadilan yang diajukan Achmad Fauzi selaku pemohon teregister dengan nomor perkara 46/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dengan klasifikasi perkara terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan pihak termohon adalah KPK.
Namun demikian, bunyi petitum permohonan praperadilan belum muncul di situs SIPP PN Jakarta Selatan tersebut.
Pada Jumat (15/3), KPK telah mengumumkan 15 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan atau pungli di Rutan cabang KPK.
Yaitu Achmad Fauzi (AF) selaku Kepala Rutan cabang KPK, Hengki (HK), Deden Rochendi (DR) selaku Plt Kepala cabang Rutan KPK periode 2018, Sopian Hadi (SH), Ristanta (RT) selaku Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2021.
Selanjutnya, Ari Rahman Hakim (ARH), Agung Nugroho (AN), Eri Angga Permana (EAP), Muhammad Ridwan (MR), Suharlan (SH), Ramadhan Ubaidillah A (RUA), Mahdi Aris (MHA), Wardoyo (WD), Muhammad Abduh (MA), dan Ricky Rachmawanto (RR)
Para tersangka menawarkan fasilitas eksklusif kepada para tahanan KPK. Besaran uang untuk mendapatkan fasilitas eksklusif tersebut, para tahanan dipatok untuk membayar Rp300 ribu sampai Rp20 juta yang disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank penampung yang dikendalikan oleh "lurah" dan koordinator tempat tinggal (korting).
Mengenai pembagian besaran uang yang diterima para tersangka juga bervariasi sesuai dengan posisi dan tugasnya yang dibagikan per bulan, mulai dari Rp500 ribu sampai dengan Rp10 juta.
Di mana, Achmad Fauzi dan Ristanta masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp10 juta. Selanjutnya untuk Hengki, Eri, Deden, Sopian, Ari, dan Agung masing-masing mendapatkan Rp3-10 juta.
Sedangkan komandan regu dan anggota petugas Rutan masing-masing mendapatkan sejumlah sekitar Rp500 ribu sampai dengan Rp1 juta. Dari aksi pungli yang dilakukan antara 2019-2023 itu, besaran jumlah uang yang diterima para tersangka mencapai Rp6,3 miliar.
