Berita

Pemikir kebhinekaan Dr. Sukidi Mulyadi/Rep

Politik

Pemikir Kebhinekaan Berharap Hakim MK Selamatkan Demokrasi

SABTU, 20 APRIL 2024 | 05:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan bisa menjadi penyelamat demokrasi, menjelang putusan tentang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang dilayangkan pasangan calon (paslon) nomor urut 01 dan 03.

Demikian disampaikan pemikir kebhinekaan Dr. Sukidi Mulyadi dalam acara bertajuk “Sidang Pendapat Rakyat untuk Keadilan Pemilu 2024” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

“Saya memohon kepada yang mulia untuk menyelamatkan demokrasi dari resesi regresi, bahkan kematian. Sebagai penjaga demokrasi, maka para hakim yang mulia memiliki kewajiban yang mulia untuk menyelamatkan demokrasi, bukan hanya dari resesi dan regresi, tetapi dari kematian itu sendiri,” harap Sukidi.


Doktor jebolan Harvard University ini menyebut kondisi demokrasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami kemunduran. Ini pernah dikupas tuntas oleh berbagai jurnal ilmiah para akademisi dalam dan luar negeri.

“Yang mulia pada 2021 Prof William dan Saiful Mujani menulis artikel yang segitu brilian di the journal of democracy. Artikel itu memberikan peringatan dini kepada Presiden Jokowi agar tidak mengesampingkan demokrasi. Artikel itu berjudul Jokowi sideline democracy. Ini peringatan yang akhirnya tidak didengar presiden sehingga apa yang terjadi tiga tahun kemudian,” sesalnya.

Menurutnya, demokrasi di Indonesia bukan hanya terjadi kerusakan, tetapi presiden mengorbankan demokrasi itu sendiri.

“Saya berpendapat bahwa bukan hanya kerusakan terjadi terhadap demokrasi, tetapi  yang terjadi lonceng kematian demokrasi,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya