Berita

Presiden RI Joko Widodo saat menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, pada Kamis, 18 April 2024/Net

Bisnis

Ketemu Menlu China, Jokowi Bahas Proyek Kereta Cepat ke Surabaya Hingga IKN

KAMIS, 18 APRIL 2024 | 21:48 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sejumlah pembahasan mengenai kereta cepat ke Surabaya hingga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, pada Kamis (18/4).

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah Wang Yi berkunjung ke Istana Kepresidenan.

"Di dalam kunjungan kehormatan tadi, Bapak Presiden menyampaikan tiga pesan," kata Retno di Istana Kepresidenan, Jakarta.


Pertama, terkait peningkatan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Kedua, soal masalah ketahanan pangan. Ketiga, membahas soal situasi konflik di Timur Tengah.

Dalam pembahasan mengenai ekonomi, kata Retno, Jokowi mengharapkan pembukaan akses pasar produk Indonesia ke China termasuk penyelesaian protokol untuk impor produk pertanian dan perikanan Indonesia yang terus dilakukan.

Selain itu, Jokowi juga membahas mengenai proyek kereta cepat ke Surabaya hingga IKN.

"Hal lain masih di dalam bidang kerja sama ekonomi, Bapak Presiden mendorong kerja sama pembangunan di IKN termasuk untuk moda transportasi," ujar Retno.

"Bapak Presiden juga bicara mengenai masalah kereta cepat Jakarta-Bandung dan mendorong adanya alih teknologi, serta perlu percepatan penyelesaian studi kelayakan untuk perpanjangan trase ke Surabaya," sambungnya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menyoroti situasi di Timur Tengah. Di mana presiden sendiri telah menekankan bahwa tidak ada pihak yang ingin melihat adanya eskalasi.

Menurutnya Indonesia akan terus melakukan komunikasi diplomatik dengan berbagai pihak termasuk Iran dan Amerika Serikat.

Indonesia menekankan tiga hal. Pertama, pentingnya menahan diri. Kedua, pentingnya terjadi deeskalasi. Ketiga, Indonesia meminta negara-negara untuk menggunakan pengaruhnya untuk menghindari terjadinya eskalasi.

"Nah, di dalam diskusi tadi posisi RRC dan posisi Indonesia sama," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya