Berita

Presiden RI Joko Widodo saat menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, pada Kamis, 18 April 2024/Net

Bisnis

Ketemu Menlu China, Jokowi Bahas Proyek Kereta Cepat ke Surabaya Hingga IKN

KAMIS, 18 APRIL 2024 | 21:48 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sejumlah pembahasan mengenai kereta cepat ke Surabaya hingga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, pada Kamis (18/4).

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah Wang Yi berkunjung ke Istana Kepresidenan.

"Di dalam kunjungan kehormatan tadi, Bapak Presiden menyampaikan tiga pesan," kata Retno di Istana Kepresidenan, Jakarta.


Pertama, terkait peningkatan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Kedua, soal masalah ketahanan pangan. Ketiga, membahas soal situasi konflik di Timur Tengah.

Dalam pembahasan mengenai ekonomi, kata Retno, Jokowi mengharapkan pembukaan akses pasar produk Indonesia ke China termasuk penyelesaian protokol untuk impor produk pertanian dan perikanan Indonesia yang terus dilakukan.

Selain itu, Jokowi juga membahas mengenai proyek kereta cepat ke Surabaya hingga IKN.

"Hal lain masih di dalam bidang kerja sama ekonomi, Bapak Presiden mendorong kerja sama pembangunan di IKN termasuk untuk moda transportasi," ujar Retno.

"Bapak Presiden juga bicara mengenai masalah kereta cepat Jakarta-Bandung dan mendorong adanya alih teknologi, serta perlu percepatan penyelesaian studi kelayakan untuk perpanjangan trase ke Surabaya," sambungnya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menyoroti situasi di Timur Tengah. Di mana presiden sendiri telah menekankan bahwa tidak ada pihak yang ingin melihat adanya eskalasi.

Menurutnya Indonesia akan terus melakukan komunikasi diplomatik dengan berbagai pihak termasuk Iran dan Amerika Serikat.

Indonesia menekankan tiga hal. Pertama, pentingnya menahan diri. Kedua, pentingnya terjadi deeskalasi. Ketiga, Indonesia meminta negara-negara untuk menggunakan pengaruhnya untuk menghindari terjadinya eskalasi.

"Nah, di dalam diskusi tadi posisi RRC dan posisi Indonesia sama," pungkasnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

UPDATE

Board of Peace: Pergeseran Rational Choice ke Pragmatisme Politik

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:45

Ketua BEM UGM Dituduh LGBT Hingga Sering Nyewa LC

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:25

Kawasan Industri Jateng Motor Baru Transformasi Ekonomi Nasional

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:58

Ustaz Adi Hidayat Sambangi Markas Marinir

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:42

Ketua BEM UGM: Semakin Ditekan, Justru Kami Semakin Melawan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:26

Praktisi Hukum: Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Bisa jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:06

PBNU dan Majelis Alumni IPNU Peroleh Wakaf Alquran di Bulan Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:45

Kejagung Tegaskan Hukuman Mati ABK di Kasus Narkoba sesuai Fakta Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:30

Mantan Danyon Sat 71.2 Kopassus Jabat Dandim 0509 Kabupaten Bekasi

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:15

KPK Bakal Kulik Dugaan Aliran Uang Suap Importasi ke Dirjen Bea Cukai

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:00

Selengkapnya