Berita

Presiden RI Joko Widodo saat menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, pada Kamis, 18 April 2024/Net

Bisnis

Ketemu Menlu China, Jokowi Bahas Proyek Kereta Cepat ke Surabaya Hingga IKN

KAMIS, 18 APRIL 2024 | 21:48 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sejumlah pembahasan mengenai kereta cepat ke Surabaya hingga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, pada Kamis (18/4).

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah Wang Yi berkunjung ke Istana Kepresidenan.

"Di dalam kunjungan kehormatan tadi, Bapak Presiden menyampaikan tiga pesan," kata Retno di Istana Kepresidenan, Jakarta.


Pertama, terkait peningkatan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Kedua, soal masalah ketahanan pangan. Ketiga, membahas soal situasi konflik di Timur Tengah.

Dalam pembahasan mengenai ekonomi, kata Retno, Jokowi mengharapkan pembukaan akses pasar produk Indonesia ke China termasuk penyelesaian protokol untuk impor produk pertanian dan perikanan Indonesia yang terus dilakukan.

Selain itu, Jokowi juga membahas mengenai proyek kereta cepat ke Surabaya hingga IKN.

"Hal lain masih di dalam bidang kerja sama ekonomi, Bapak Presiden mendorong kerja sama pembangunan di IKN termasuk untuk moda transportasi," ujar Retno.

"Bapak Presiden juga bicara mengenai masalah kereta cepat Jakarta-Bandung dan mendorong adanya alih teknologi, serta perlu percepatan penyelesaian studi kelayakan untuk perpanjangan trase ke Surabaya," sambungnya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menyoroti situasi di Timur Tengah. Di mana presiden sendiri telah menekankan bahwa tidak ada pihak yang ingin melihat adanya eskalasi.

Menurutnya Indonesia akan terus melakukan komunikasi diplomatik dengan berbagai pihak termasuk Iran dan Amerika Serikat.

Indonesia menekankan tiga hal. Pertama, pentingnya menahan diri. Kedua, pentingnya terjadi deeskalasi. Ketiga, Indonesia meminta negara-negara untuk menggunakan pengaruhnya untuk menghindari terjadinya eskalasi.

"Nah, di dalam diskusi tadi posisi RRC dan posisi Indonesia sama," pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya