Berita

Warga Kepulauan Solomon yang memasukkan kertas suara di TPS Honiara pada Rabu, 17 April 2024/Net

Dunia

Kepulauan Solomon Gelar Pemilu, Pengaruh China Dipertaruhkan

RABU, 17 APRIL 2024 | 18:08 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Warga Kepulauan Solomon menggelar pemilihan umum nasional pada Rabu (17/4).

Hasil pemilihan umum menjadi perhatian internasional karena akan menentukan berlanjut atau tidaknya pengaruh China di negara Kepulauan Pasifik tersebut.

Di Ibu Kota Honiara, massa berdatangan ke tempat pemungutan suara yang dibuka mulai pukul 7 pagi waktu setempat dan ditutup pada pukul 4 sore.


Sebagian besar dari 420.000 pemilih terdaftar akan memberikan suara mereka di 50 kursi nasional.

Mengutip The Guardian, ini merupakan pertama kalinya, pemungutan suara nasional juga bertepatan dengan pemilihan delapan dari 10 pemerintah daerah.

Pemilu di Kepulauan Solomon cukup menantang karena negara berpenduduk sekitar 720.000 jiwa itu tersebar di ratusan pulau vulkanik dan atol karang.

Itu mengapa kotak suara dan surat suara dikirim dengan perahu, pesawat dan helikopter ke banyak desa yang berjauhan.

Tim pemantau internasional telah siap mengawasi pemungutan suara di negara dimana pemilu dapat menyebabkan kerusuhan.

Polisi dari Australia, Selandia Baru dan Papua Nugini berada di lapangan untuk membantu pasukan lokal menjaga perdamaian.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare kembali mencalonkan diri dan berjanji untuk lebih meningkatkan hubungan dengan China saat dia terpilih kembali.

Pakta keamanan yang ditandatangani Sogavare dengan China tahun 2022 lalu menimbulkan membuat Australia dan Amerika Serikat khawatir bahwa pengaruh Beijing di Kepulauan Solomon semakin besar.

Pesaing utama, Sogavare yakni seorang mantan pengacara PBB Peter Kenilorea memiliki kebijakan berlawanan. Kenilorea berjanji menghapus pakta keamanan dengan China jika berhasil mengalahkan Sogavare dan mengambil alih kursi PM.

Di Kepulauan Solomon, pemilih tidak memilih perdana menterinya. Sebaliknya, mereka memilih perwakilan yang bernegosiasi secara tertutup untuk membentuk koalisi yang berkuasa dan memilih seorang pemimpin.

Proses koalisi terkadang bisa memakan waktu berminggu-minggu sebelum negara tersebut akhirnya memiliki pemerintahan dan perdana menteri.

Pemilu selalu berlangsung riuh, sering kali penuh gejolak dan terkadang penuh kekerasan di Kepulauan Solomon.

Pada tahun 2000, perdana menteri saat itu Bart Ulufa'alu terpaksa mengundurkan diri setelah dia diculik oleh orang-orang bersenjata.

Pasukan penjaga perdamaian internasional dikerahkan untuk memadamkan kekerasan pasca pemilu pada tahun 2006, dan Perdana Menteri Snyder Rini digulingkan dari jabatannya setelah delapan hari.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya