Berita

Warga Kepulauan Solomon yang memasukkan kertas suara di TPS Honiara pada Rabu, 17 April 2024/Net

Dunia

Kepulauan Solomon Gelar Pemilu, Pengaruh China Dipertaruhkan

RABU, 17 APRIL 2024 | 18:08 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Warga Kepulauan Solomon menggelar pemilihan umum nasional pada Rabu (17/4).

Hasil pemilihan umum menjadi perhatian internasional karena akan menentukan berlanjut atau tidaknya pengaruh China di negara Kepulauan Pasifik tersebut.

Di Ibu Kota Honiara, massa berdatangan ke tempat pemungutan suara yang dibuka mulai pukul 7 pagi waktu setempat dan ditutup pada pukul 4 sore.


Sebagian besar dari 420.000 pemilih terdaftar akan memberikan suara mereka di 50 kursi nasional.

Mengutip The Guardian, ini merupakan pertama kalinya, pemungutan suara nasional juga bertepatan dengan pemilihan delapan dari 10 pemerintah daerah.

Pemilu di Kepulauan Solomon cukup menantang karena negara berpenduduk sekitar 720.000 jiwa itu tersebar di ratusan pulau vulkanik dan atol karang.

Itu mengapa kotak suara dan surat suara dikirim dengan perahu, pesawat dan helikopter ke banyak desa yang berjauhan.

Tim pemantau internasional telah siap mengawasi pemungutan suara di negara dimana pemilu dapat menyebabkan kerusuhan.

Polisi dari Australia, Selandia Baru dan Papua Nugini berada di lapangan untuk membantu pasukan lokal menjaga perdamaian.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare kembali mencalonkan diri dan berjanji untuk lebih meningkatkan hubungan dengan China saat dia terpilih kembali.

Pakta keamanan yang ditandatangani Sogavare dengan China tahun 2022 lalu menimbulkan membuat Australia dan Amerika Serikat khawatir bahwa pengaruh Beijing di Kepulauan Solomon semakin besar.

Pesaing utama, Sogavare yakni seorang mantan pengacara PBB Peter Kenilorea memiliki kebijakan berlawanan. Kenilorea berjanji menghapus pakta keamanan dengan China jika berhasil mengalahkan Sogavare dan mengambil alih kursi PM.

Di Kepulauan Solomon, pemilih tidak memilih perdana menterinya. Sebaliknya, mereka memilih perwakilan yang bernegosiasi secara tertutup untuk membentuk koalisi yang berkuasa dan memilih seorang pemimpin.

Proses koalisi terkadang bisa memakan waktu berminggu-minggu sebelum negara tersebut akhirnya memiliki pemerintahan dan perdana menteri.

Pemilu selalu berlangsung riuh, sering kali penuh gejolak dan terkadang penuh kekerasan di Kepulauan Solomon.

Pada tahun 2000, perdana menteri saat itu Bart Ulufa'alu terpaksa mengundurkan diri setelah dia diculik oleh orang-orang bersenjata.

Pasukan penjaga perdamaian internasional dikerahkan untuk memadamkan kekerasan pasca pemilu pada tahun 2006, dan Perdana Menteri Snyder Rini digulingkan dari jabatannya setelah delapan hari.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya