Berita

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono/Net

Politik

Hasil Minor Pemilu, Kegagalan Mardiono Pimpin PPP

SELASA, 16 APRIL 2024 | 15:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Hasil minor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu 2024 menjadi bukti kegagalan manajerial Muhamad Mardiono selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Usni Hasanudin, pada Pemilu 2024 sangat kecil peran Mardiono dalam mendongkrak suara. Katanya, hampir semua perolehan suara PPP merupakan kontribusi personal caleg, bukan institusi partai.

"Manajemen koalisi dan manajemen partai (PPP) itu lemah, hanya mengandalkan kerja caleg. Kalau mengandalkan kerja caleg sudah dipastikan akan babak belur karena caleg PPP tidak semua memiliki finansial banyak," ujar Usni kepada wartawan, Selasa (16/4).


Usni mencontohkan, alat peraga atau bahan kampanye yang disediakan partai sangat minim. Hampir semua disediakan oleh caleg, termasuk menggerakkan tim kampanye.

Pernyataan Usni diamini kader senior PPP Jakarta, Maman Firmansyah. Menurutnya, peran Mardiono yang kecil dalam pemenangan PPP ini tidak sesuai dengan janji yang pernah disampaikan saat awal menjadi Plt Ketum DPP PPP.

Saat itu Mardiono sesumbar akan mengorbankan apapun guna meningkatkan suara PPP. Namun, kata Maman, alih alih menambah suara, mempertahankan yang sudah ada pun Mardiono tidak bisa.

"Janji Mardiono yang pernah siap berkorban jiwa raga, siap menjual aset demi PPP tapi hanya omong kosong," kata Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta 2014-2019 tersebut.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya