Berita

Capres terpilih Prabowo Subianto di kediaman Airlangga Hartarto/RMOL

Politik

Silaturahmi Prabowo Bawa Angin Positif Menuju Rekonsiliasi Nasional

SENIN, 15 APRIL 2024 | 22:55 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Safari politik presiden terpilih Prabowo Subianto dengan melakukan silaturahmi ke sejumlah tokoh lintas partai politik dapat menjadi pemantik rekonsiliasi nasional.

Pengamat politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menyatakan Prabowo yang berinisiatif mendatangi sejumlah tokoh layak diapresiasi termasuk berusaha untuk bertemu dengan tokoh yang berseberangan dengannya yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kalau kita bicara rekonsiliasi nasional diawali dan didahului oleh silaturahmi pertemuan Prabowo dengan Puan dan kelihatannya juga akan terus berlanjut pada pertemuan Prabowo Megawati dan tokoh lainnya seperti Zulhas, Luhut dan SBY dapat menjadi langkah konsolidasi atau rekonsiliasi nasional," ujar Ujang kepada wartawan, Senin (15/4).


Ujang mendorong momentum idul Fitri ini dapat dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi nasional untuk tetap bersatu meskipun masing-masing tokoh berbeda dukungan, pemikiran dan latar belakang.

"Kalau kita sih inginnya baik-baik tokoh-tokoh bangsa itu baik-baik tetapi kan ada latar belakang mereka mohon maaf ya bermusuhan mereka berkonflik karena perbedaan dukungan dan perbedaan kepentingan yang tidak bisa ketemu di antara mereka," ucapnya.

Lanjut Ujang mengatakan terpilihnya Prabowo sebagai presiden diharapkan menjadi presiden semua tokoh dan dapat menjadi juru damai atau penengah antar elite yang sedang bermusuhan.

Ujang mencontohkan seperti hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Megawati dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya melihat kalau Jokowi dengan Bu Mega agak sulit dengan Jokowi mungkin dengan waktu yang agak panjang tapi kalau antara Prabowo dengan Megawati akan tinggal menunggu waktu kita punya pengalaman ya SBY dengan Megawati mohon maaf tidak akrab sampai sekarang tidak harmonis itu kan dari 2004 hingga sekarang 2024," jelasnya.

"Artinya 5 kali Pemilu 2004-2009 2014 2019-2024 hampir 25 tahun ketidak harmonisan terjadi antara SBY dan Megawati," sambung dia.

Dia mengatakan Prabowo diyakini dapat menjadi jembatan komunikasi antar tokoh politik yang hubungan nya masih kurang harmonis.

"Atau mungkin nanti ada penengah Prabowo sebagai presiden terpilih atau presiden yang akan dilantik pada Oktober 2024 nanti yang bisa menyebabkan di pertemuan antara Jokowi dengan Megawati jadi kita lihat saja nanti dinamikanya kita lihat progresnya terkait dengan perkembangan politik ke depan terkait dengan rekonsiliasi itu bisa terjadi bisa juga tidak kita lihat saja nanti ke depan seperti apa," jelasnya lagi.

Ujang pun berharap para elite politik berbesar hati untuk mendukung rekonsiliasi nasional demi kemajuan bangsa, serta mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024 dalam waktu dekat ini.

“Kalau kita berbicara kepentingan nasional, national interest atau kepentingan untuk bangsa dan negara, ya mestinya tokoh-tokoh bangsa itu sekencang apapun perbedaannya, sehebat apapun tipu menipunya, sehebat apapun pertarungannya kemarin mestinya ketika nanti sudah ada pemenangnya, ketika MK sudah memutuskan misalnya menang Prabowo atau gak tahu nanti Prabowo dilantik pada Oktober 2024 nanti semuanya harus menerima, mengakui bahwa pilpres sudah usai,” harapnya.

Oleh sebab itu, Ujang memastikan bahwa rekonsiliasi nasional yang saat ini sedang di bangun oleh Prabowo Subianto dan koalisi pendukung harus didukung penuh, agar perpecahan di Pilpres 2024 kemarin segera selesai dan semua pihak bergandeng tangan membangun bangsa ke depan.

“Rekonsiliasi nasional itu diperlukan agar bangsa ini mohon maaf tokoh-tokohnya tidak terpecah, tidak terkotak-kotak agar punya pemikiran yang sama untuk membangun bangsa bersama-sama, entah di pemerintahan bersama-sama entah ada yang menjadi oposisi seperti itu,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya