Berita

Capres terpilih Prabowo Subianto di kediaman Airlangga Hartarto/RMOL

Politik

Silaturahmi Prabowo Bawa Angin Positif Menuju Rekonsiliasi Nasional

SENIN, 15 APRIL 2024 | 22:55 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Safari politik presiden terpilih Prabowo Subianto dengan melakukan silaturahmi ke sejumlah tokoh lintas partai politik dapat menjadi pemantik rekonsiliasi nasional.

Pengamat politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menyatakan Prabowo yang berinisiatif mendatangi sejumlah tokoh layak diapresiasi termasuk berusaha untuk bertemu dengan tokoh yang berseberangan dengannya yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kalau kita bicara rekonsiliasi nasional diawali dan didahului oleh silaturahmi pertemuan Prabowo dengan Puan dan kelihatannya juga akan terus berlanjut pada pertemuan Prabowo Megawati dan tokoh lainnya seperti Zulhas, Luhut dan SBY dapat menjadi langkah konsolidasi atau rekonsiliasi nasional," ujar Ujang kepada wartawan, Senin (15/4).


Ujang mendorong momentum idul Fitri ini dapat dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi nasional untuk tetap bersatu meskipun masing-masing tokoh berbeda dukungan, pemikiran dan latar belakang.

"Kalau kita sih inginnya baik-baik tokoh-tokoh bangsa itu baik-baik tetapi kan ada latar belakang mereka mohon maaf ya bermusuhan mereka berkonflik karena perbedaan dukungan dan perbedaan kepentingan yang tidak bisa ketemu di antara mereka," ucapnya.

Lanjut Ujang mengatakan terpilihnya Prabowo sebagai presiden diharapkan menjadi presiden semua tokoh dan dapat menjadi juru damai atau penengah antar elite yang sedang bermusuhan.

Ujang mencontohkan seperti hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Megawati dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya melihat kalau Jokowi dengan Bu Mega agak sulit dengan Jokowi mungkin dengan waktu yang agak panjang tapi kalau antara Prabowo dengan Megawati akan tinggal menunggu waktu kita punya pengalaman ya SBY dengan Megawati mohon maaf tidak akrab sampai sekarang tidak harmonis itu kan dari 2004 hingga sekarang 2024," jelasnya.

"Artinya 5 kali Pemilu 2004-2009 2014 2019-2024 hampir 25 tahun ketidak harmonisan terjadi antara SBY dan Megawati," sambung dia.

Dia mengatakan Prabowo diyakini dapat menjadi jembatan komunikasi antar tokoh politik yang hubungan nya masih kurang harmonis.

"Atau mungkin nanti ada penengah Prabowo sebagai presiden terpilih atau presiden yang akan dilantik pada Oktober 2024 nanti yang bisa menyebabkan di pertemuan antara Jokowi dengan Megawati jadi kita lihat saja nanti dinamikanya kita lihat progresnya terkait dengan perkembangan politik ke depan terkait dengan rekonsiliasi itu bisa terjadi bisa juga tidak kita lihat saja nanti ke depan seperti apa," jelasnya lagi.

Ujang pun berharap para elite politik berbesar hati untuk mendukung rekonsiliasi nasional demi kemajuan bangsa, serta mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024 dalam waktu dekat ini.

“Kalau kita berbicara kepentingan nasional, national interest atau kepentingan untuk bangsa dan negara, ya mestinya tokoh-tokoh bangsa itu sekencang apapun perbedaannya, sehebat apapun tipu menipunya, sehebat apapun pertarungannya kemarin mestinya ketika nanti sudah ada pemenangnya, ketika MK sudah memutuskan misalnya menang Prabowo atau gak tahu nanti Prabowo dilantik pada Oktober 2024 nanti semuanya harus menerima, mengakui bahwa pilpres sudah usai,” harapnya.

Oleh sebab itu, Ujang memastikan bahwa rekonsiliasi nasional yang saat ini sedang di bangun oleh Prabowo Subianto dan koalisi pendukung harus didukung penuh, agar perpecahan di Pilpres 2024 kemarin segera selesai dan semua pihak bergandeng tangan membangun bangsa ke depan.

“Rekonsiliasi nasional itu diperlukan agar bangsa ini mohon maaf tokoh-tokohnya tidak terpecah, tidak terkotak-kotak agar punya pemikiran yang sama untuk membangun bangsa bersama-sama, entah di pemerintahan bersama-sama entah ada yang menjadi oposisi seperti itu,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya