Berita

Capres terpilih Prabowo Subianto di kediaman Airlangga Hartarto/RMOL

Politik

Silaturahmi Prabowo Bawa Angin Positif Menuju Rekonsiliasi Nasional

SENIN, 15 APRIL 2024 | 22:55 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Safari politik presiden terpilih Prabowo Subianto dengan melakukan silaturahmi ke sejumlah tokoh lintas partai politik dapat menjadi pemantik rekonsiliasi nasional.

Pengamat politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menyatakan Prabowo yang berinisiatif mendatangi sejumlah tokoh layak diapresiasi termasuk berusaha untuk bertemu dengan tokoh yang berseberangan dengannya yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kalau kita bicara rekonsiliasi nasional diawali dan didahului oleh silaturahmi pertemuan Prabowo dengan Puan dan kelihatannya juga akan terus berlanjut pada pertemuan Prabowo Megawati dan tokoh lainnya seperti Zulhas, Luhut dan SBY dapat menjadi langkah konsolidasi atau rekonsiliasi nasional," ujar Ujang kepada wartawan, Senin (15/4).

Ujang mendorong momentum idul Fitri ini dapat dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi nasional untuk tetap bersatu meskipun masing-masing tokoh berbeda dukungan, pemikiran dan latar belakang.

"Kalau kita sih inginnya baik-baik tokoh-tokoh bangsa itu baik-baik tetapi kan ada latar belakang mereka mohon maaf ya bermusuhan mereka berkonflik karena perbedaan dukungan dan perbedaan kepentingan yang tidak bisa ketemu di antara mereka," ucapnya.

Lanjut Ujang mengatakan terpilihnya Prabowo sebagai presiden diharapkan menjadi presiden semua tokoh dan dapat menjadi juru damai atau penengah antar elite yang sedang bermusuhan.

Ujang mencontohkan seperti hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Megawati dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya melihat kalau Jokowi dengan Bu Mega agak sulit dengan Jokowi mungkin dengan waktu yang agak panjang tapi kalau antara Prabowo dengan Megawati akan tinggal menunggu waktu kita punya pengalaman ya SBY dengan Megawati mohon maaf tidak akrab sampai sekarang tidak harmonis itu kan dari 2004 hingga sekarang 2024," jelasnya.

"Artinya 5 kali Pemilu 2004-2009 2014 2019-2024 hampir 25 tahun ketidak harmonisan terjadi antara SBY dan Megawati," sambung dia.

Dia mengatakan Prabowo diyakini dapat menjadi jembatan komunikasi antar tokoh politik yang hubungan nya masih kurang harmonis.

"Atau mungkin nanti ada penengah Prabowo sebagai presiden terpilih atau presiden yang akan dilantik pada Oktober 2024 nanti yang bisa menyebabkan di pertemuan antara Jokowi dengan Megawati jadi kita lihat saja nanti dinamikanya kita lihat progresnya terkait dengan perkembangan politik ke depan terkait dengan rekonsiliasi itu bisa terjadi bisa juga tidak kita lihat saja nanti ke depan seperti apa," jelasnya lagi.

Ujang pun berharap para elite politik berbesar hati untuk mendukung rekonsiliasi nasional demi kemajuan bangsa, serta mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024 dalam waktu dekat ini.

“Kalau kita berbicara kepentingan nasional, national interest atau kepentingan untuk bangsa dan negara, ya mestinya tokoh-tokoh bangsa itu sekencang apapun perbedaannya, sehebat apapun tipu menipunya, sehebat apapun pertarungannya kemarin mestinya ketika nanti sudah ada pemenangnya, ketika MK sudah memutuskan misalnya menang Prabowo atau gak tahu nanti Prabowo dilantik pada Oktober 2024 nanti semuanya harus menerima, mengakui bahwa pilpres sudah usai,” harapnya.

Oleh sebab itu, Ujang memastikan bahwa rekonsiliasi nasional yang saat ini sedang di bangun oleh Prabowo Subianto dan koalisi pendukung harus didukung penuh, agar perpecahan di Pilpres 2024 kemarin segera selesai dan semua pihak bergandeng tangan membangun bangsa ke depan.

“Rekonsiliasi nasional itu diperlukan agar bangsa ini mohon maaf tokoh-tokohnya tidak terpecah, tidak terkotak-kotak agar punya pemikiran yang sama untuk membangun bangsa bersama-sama, entah di pemerintahan bersama-sama entah ada yang menjadi oposisi seperti itu,” pungkasnya.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

Komjen Dedi Ultimatum, Jangan Lagi Ada Anggapan Masuk Polisi Bayar!

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:12

UPDATE

Prabowo-Erdogan Saksikan Penandatanganan 12 MoU Kerja Sama

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:35

Prabowo Tanggung Beban Utang Jokowi, Pemerintahan Jadi Korban Efisiensi Anggaran

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:34

KPK Jangan Jadi Alat Kepentingan dalam Kasus Hasto

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:32

Volume Transaksi AgenBRILink Tembus Rp1.583 Triliun per Akhir 2024

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:09

Bertemu Erdogan, Prabowo Tekankan Penguatan Kemitraan Ekonomi

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:58

Mandiri Investment Forum 2025, Strategi Investasi dan Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:53

Ketua Komisi VII Pastikan Tak Ada Kontributor dan Karyawan TVRI-RRI yang Dirumahkan

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:51

Anggaran KPU Dipangkas Hampir Rp 1 Triliun

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:40

Efisiensi Anggaran Prabowo Dinilai Tepat, Pengamat: Penyusunan Selama Ini Ugal-ugalan

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:35

Singgung Efisiensi, Hasto Minta Kepala Daerah PDIP Tak Berpikir Anggaran Dulu

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:31

Selengkapnya