Berita

Rencana pertemuan Puan Maharani dan Prabowo Subianto dinilai bisa meredam tensi politik yang tinggi pada Pilpres 2024/Net

Politik

Pertemuan Prabowo-Puan Bisa Redam Ketegangan Politik

MINGGU, 14 APRIL 2024 | 02:33 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rencana pertemuan antara calon presiden terpilih, Prabowo Subianto, dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dinilai sebagai langkah tepat untuk meredam ketegangan politik pasca-Pilpres 2024.

“Rencana pertemuan Puan Maharani dengan Prabowo Subianto menurut saya adalah bagian dari diplomasi politik pasca-Pilpres 2024,” ujar Direktur Executive Partner Politik Indonesia, Abubakar Solissa, diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (13/4).

Abubakar menduga, rencana pertemuan tersebut adalah pendahuluan dari pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri.


“Kehadiran Puan untuk mengatur agenda pertemuan (calon) presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang direncanakan berlangsung setelah sengketa pilpres di MK selesai,” jelasnya.

Abubakar menambahkan, pertemuan Prabowo dan Puan memiliki dua perspektif.

Pertama, tutur Abubakar, ada kepentingan besar dari kubu Prabowo untuk meredam situasi politik pascapemilu, terutama yang berkaitan dengan upaya hak angket yang diinisiasi oleh partai-partai pendukung paslon 01 dan 03 di DPR.

Kedua, Puan tidak ingin posisi Ketua DPR yang sudah diraih oleh PDIP pada Pileg 2024 hilang begitu saja akibat fragmentasi partai politik yang bisa berujung pada perubahan Undang-undang MD3.

Langkah PDIP untuk mengamankan posisi Ketua DPR dinilai Abubakar sebagai langkah tepat. Karena PDIP sendiri memiliki pengalaman pahit terkait perubahan amandemen UU MD3 yang menyingkirkan posisi mereka dari kursi Ketua DPR, sementara mereka adalah partai pemenang Pemilu 2014 lalu.

“PDIP pernah punya pengalaman pahit di Pemilu 2014, dimana saat itu PDIP sebagai partai pemenang pemilu tapi gagal memastikan posisi Ketua DPR karena perubahan UU MD3,” ujarnya.

Lebih jauh Abubakar meyakini pertemuan tersebut tak lantas membuat PDIP akan masuk dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Hubungan antara Megawati dan Jokowi serta calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang kurang baik akan menjadi faktor penghalang bagi PDIP untuk masuk dalam koalisi,” tandasnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Purbaya Santai Tanggapi Risiko Pencucian Uang di Patriot Bond: Bisa Dipakai untuk Bangun Ekonomi

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:16

7 Cara Mencegah ISPA saat Musim Kemarau

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:10

ITDC Buka Suara soal Laporan Dugaan Korupsi PPK Mandalika ke KPK

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:07

Nadiem Apresiasi Mahasiswa yang Turun ke Jalan

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:04

Usulan Penderita TB Jadi Penerima MBG Harus Dikaji Matang

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:01

Kemenkeu Belum Berminat Miliki Saham BEI

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:59

Tiga Pejabat Bea Cukai Segera Diadili Gegara Terima Suap dan Gratifikasi Rp71 Miliar

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:53

Update Harga iPhone Terbaru di Indonesia 22 Juni 2026

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:49

Kuasa Hukum Sulaiman Minta Komnas HAM Awasi Dugaan Kriminalisasi

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:45

Joko Anwar Umumkan Pengabdi Setan 3 Akan Tayang 2027

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:32

Selengkapnya