Berita

Rencana pertemuan Puan Maharani dan Prabowo Subianto dinilai bisa meredam tensi politik yang tinggi pada Pilpres 2024/Net

Politik

Pertemuan Prabowo-Puan Bisa Redam Ketegangan Politik

MINGGU, 14 APRIL 2024 | 02:33 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rencana pertemuan antara calon presiden terpilih, Prabowo Subianto, dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dinilai sebagai langkah tepat untuk meredam ketegangan politik pasca-Pilpres 2024.

“Rencana pertemuan Puan Maharani dengan Prabowo Subianto menurut saya adalah bagian dari diplomasi politik pasca-Pilpres 2024,” ujar Direktur Executive Partner Politik Indonesia, Abubakar Solissa, diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (13/4).

Abubakar menduga, rencana pertemuan tersebut adalah pendahuluan dari pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri.


“Kehadiran Puan untuk mengatur agenda pertemuan (calon) presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang direncanakan berlangsung setelah sengketa pilpres di MK selesai,” jelasnya.

Abubakar menambahkan, pertemuan Prabowo dan Puan memiliki dua perspektif.

Pertama, tutur Abubakar, ada kepentingan besar dari kubu Prabowo untuk meredam situasi politik pascapemilu, terutama yang berkaitan dengan upaya hak angket yang diinisiasi oleh partai-partai pendukung paslon 01 dan 03 di DPR.

Kedua, Puan tidak ingin posisi Ketua DPR yang sudah diraih oleh PDIP pada Pileg 2024 hilang begitu saja akibat fragmentasi partai politik yang bisa berujung pada perubahan Undang-undang MD3.

Langkah PDIP untuk mengamankan posisi Ketua DPR dinilai Abubakar sebagai langkah tepat. Karena PDIP sendiri memiliki pengalaman pahit terkait perubahan amandemen UU MD3 yang menyingkirkan posisi mereka dari kursi Ketua DPR, sementara mereka adalah partai pemenang Pemilu 2014 lalu.

“PDIP pernah punya pengalaman pahit di Pemilu 2014, dimana saat itu PDIP sebagai partai pemenang pemilu tapi gagal memastikan posisi Ketua DPR karena perubahan UU MD3,” ujarnya.

Lebih jauh Abubakar meyakini pertemuan tersebut tak lantas membuat PDIP akan masuk dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Hubungan antara Megawati dan Jokowi serta calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang kurang baik akan menjadi faktor penghalang bagi PDIP untuk masuk dalam koalisi,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya