Berita

Rencana pertemuan Puan Maharani dan Prabowo Subianto dinilai bisa meredam tensi politik yang tinggi pada Pilpres 2024/Net

Politik

Pertemuan Prabowo-Puan Bisa Redam Ketegangan Politik

MINGGU, 14 APRIL 2024 | 02:33 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rencana pertemuan antara calon presiden terpilih, Prabowo Subianto, dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dinilai sebagai langkah tepat untuk meredam ketegangan politik pasca-Pilpres 2024.

“Rencana pertemuan Puan Maharani dengan Prabowo Subianto menurut saya adalah bagian dari diplomasi politik pasca-Pilpres 2024,” ujar Direktur Executive Partner Politik Indonesia, Abubakar Solissa, diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (13/4).

Abubakar menduga, rencana pertemuan tersebut adalah pendahuluan dari pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri.


“Kehadiran Puan untuk mengatur agenda pertemuan (calon) presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang direncanakan berlangsung setelah sengketa pilpres di MK selesai,” jelasnya.

Abubakar menambahkan, pertemuan Prabowo dan Puan memiliki dua perspektif.

Pertama, tutur Abubakar, ada kepentingan besar dari kubu Prabowo untuk meredam situasi politik pascapemilu, terutama yang berkaitan dengan upaya hak angket yang diinisiasi oleh partai-partai pendukung paslon 01 dan 03 di DPR.

Kedua, Puan tidak ingin posisi Ketua DPR yang sudah diraih oleh PDIP pada Pileg 2024 hilang begitu saja akibat fragmentasi partai politik yang bisa berujung pada perubahan Undang-undang MD3.

Langkah PDIP untuk mengamankan posisi Ketua DPR dinilai Abubakar sebagai langkah tepat. Karena PDIP sendiri memiliki pengalaman pahit terkait perubahan amandemen UU MD3 yang menyingkirkan posisi mereka dari kursi Ketua DPR, sementara mereka adalah partai pemenang Pemilu 2014 lalu.

“PDIP pernah punya pengalaman pahit di Pemilu 2014, dimana saat itu PDIP sebagai partai pemenang pemilu tapi gagal memastikan posisi Ketua DPR karena perubahan UU MD3,” ujarnya.

Lebih jauh Abubakar meyakini pertemuan tersebut tak lantas membuat PDIP akan masuk dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Hubungan antara Megawati dan Jokowi serta calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang kurang baik akan menjadi faktor penghalang bagi PDIP untuk masuk dalam koalisi,” tandasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Kabakom Sebut Kebijakan Ekonomi Prabowo Makin Inklusif, Upah Buruh Naik

Jumat, 23 Oktober 2026 | 18:20

B50 jadi Andalan Presiden Prabowo Wujudkan Kemandirian Energi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17:44

Antusiasme Tinggi, Pendaftaran Anugerah Jurnalistik KPU 2026 Diperpanjang

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17:26

Masuk PSN, Agrinas Palma Siapkan Model Pengelolaan Sawit Rakyat

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17:20

IHSG Parkir Zona Hijau, Rupiah Nyaris Tembus Rp18.100 per Dolar AS

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:54

Kreativitas Jadi Kunci Koperasi Bertahan dan Berkembang

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:41

Menkeu Pastikan Gaji ASN Tak Lewat Kopdes

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:34

Bahlil Dikejar Deadline DIM RUU Migas

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:32

Konser Andrea Bocelli dan Peluang Indonesia Perkuat Diplomasi Budaya

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:23

AsetKu Dukung Literasi Keuangan Bersama AFPI di Jakarta Financial Festival 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:06

Selengkapnya