Berita

Rencana pertemuan Puan Maharani dan Prabowo Subianto dinilai bisa meredam tensi politik yang tinggi pada Pilpres 2024/Net

Politik

Pertemuan Prabowo-Puan Bisa Redam Ketegangan Politik

MINGGU, 14 APRIL 2024 | 02:33 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rencana pertemuan antara calon presiden terpilih, Prabowo Subianto, dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dinilai sebagai langkah tepat untuk meredam ketegangan politik pasca-Pilpres 2024.

“Rencana pertemuan Puan Maharani dengan Prabowo Subianto menurut saya adalah bagian dari diplomasi politik pasca-Pilpres 2024,” ujar Direktur Executive Partner Politik Indonesia, Abubakar Solissa, diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (13/4).

Abubakar menduga, rencana pertemuan tersebut adalah pendahuluan dari pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri.


“Kehadiran Puan untuk mengatur agenda pertemuan (calon) presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang direncanakan berlangsung setelah sengketa pilpres di MK selesai,” jelasnya.

Abubakar menambahkan, pertemuan Prabowo dan Puan memiliki dua perspektif.

Pertama, tutur Abubakar, ada kepentingan besar dari kubu Prabowo untuk meredam situasi politik pascapemilu, terutama yang berkaitan dengan upaya hak angket yang diinisiasi oleh partai-partai pendukung paslon 01 dan 03 di DPR.

Kedua, Puan tidak ingin posisi Ketua DPR yang sudah diraih oleh PDIP pada Pileg 2024 hilang begitu saja akibat fragmentasi partai politik yang bisa berujung pada perubahan Undang-undang MD3.

Langkah PDIP untuk mengamankan posisi Ketua DPR dinilai Abubakar sebagai langkah tepat. Karena PDIP sendiri memiliki pengalaman pahit terkait perubahan amandemen UU MD3 yang menyingkirkan posisi mereka dari kursi Ketua DPR, sementara mereka adalah partai pemenang Pemilu 2014 lalu.

“PDIP pernah punya pengalaman pahit di Pemilu 2014, dimana saat itu PDIP sebagai partai pemenang pemilu tapi gagal memastikan posisi Ketua DPR karena perubahan UU MD3,” ujarnya.

Lebih jauh Abubakar meyakini pertemuan tersebut tak lantas membuat PDIP akan masuk dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Hubungan antara Megawati dan Jokowi serta calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang kurang baik akan menjadi faktor penghalang bagi PDIP untuk masuk dalam koalisi,” tandasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya