Berita

Gedung Mahkamah Konstitusi/RMOL

Politik

Menanti Putusan Sengketa Pilpres, Nasdem: Kenegarawanan MK Sedang Diuji

JUMAT, 12 APRIL 2024 | 16:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah usai, publik kini menanti kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya.

Berbagai kalangan berharap MK mampu putusan yang benar-benar menunjukkan posisinya sebagai pengawal dan penjaga konstitusi.

Kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (12/4), Ketua DPP Partai Nasdem, Atang Irawan, mengatakan, putusan MK harus mampu mencerminkan marwahnya sebagai penjaga konstitusi.


"Apakah MK hanya sebagai lembaga yang menjalankan UU atau the guardian of constitution, yang melekat pula sebagai lembaga penyeimbang dalam rangka check and balances, apalagi kedudukannya sebagai kekuasaan kehakiman, melekat pula fungsi kontrol terhadap eksekutif,” papar Atang.

Menurutnya, perbedaan pandangan antara KPU, Bawaslu, serta ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, merupakan sesuatu yang sah-sah saja.

"Itu konsekuensi dari posisi pada sidang PHPU dalam rangka mempertahankan argumentasi," katanya.

“Apalagi MK dapat membatalkan hasil perolehan suara dan menyatakan siapa yang memiliki legitimasi sebagai Capres-Cawapres terpilih," sambungnya.

Bagi Atang, perhelatan sidang MK menunjukan orkestrasi yustisial yang sangat menarik, dan para saksi maupun ahli menyajikan catatan-catatan yang dapat menjadi magnitude keyakinan hakim dalam memutus permohonan.

“Hakim MK sedang diuji komitmen kenegarawanannya dalam rangka menegakkan konstitusi, bahkan sedang ditonton kredibilitasnya mengawal konstitusi yang selama ini disikapi skeptis banyak kalangan, akibat turbulensi putusan batas usia Capres-Cawapres, sehingga terjadi degradasi kepercayaan publik terhadap MK," tutup Atang Irawan.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya