Kalah Telak di Pemilu Legislatif, PM Korea Selatan Siap Mundur dari Jabatan

Perdana Menteri Korea Selatan dari partai Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Han Duk-soo mengaku siap mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas kekalahan partainya di pemilihan legislatif.

Mengutip kantor berita Yonhap pada Kamis (11/4), Han telah mengajukan pengunduran dirinya dan menerima kekalahan bahwa partai oposisi terbesar yakni Partai Demokrat (DP) berhasil meraih mayoritas kursi di Majelis Nasional.

"Saya meminta maaf kepada orang-orang atas nama partai kami, yang gagal menerima dukungan masyarakat,” Ujar Han kepada wartawan di Seoul, seperti dimuat The Guardian.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol juga dengan rendah hati menerima hasil pemilu tersebut dan berjanji untuk mereformasi urusan negara.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara, partai oposisi DP meraih 161 dari 254 kursi yang diperebutkan secara langsung, sedangkan PPP meraih 90 kursi.

Dengan memasukkan kursi perwakilan proporsional, DP dan partai satelitnya memperoleh 175 kursi dan PPP serta partai satelitnya memperoleh 108 kursi.

Hasilnya berarti pihak oposisi gagal mendapatkan mayoritas super di dua pertiga dari 300 kursi, sebuah skenario yang memungkinkan mereka memblokir veto presiden dan pengesahan amandemen konstitusi.

Kendati demikian kemenangan DP tetap mampu memperlemah kekuasaan Yoon yang kini tersisa tiga tahun lagi.

Bahkan lawan politiknya yakni  Lee Jae-myung diprediksi mampu menyingkirkan Yoon di pemilihan presiden tahun 2027, setelah partainya menguasai sebagian besar parlemen.

Sejak dilantik Mei 2022, Presiden Yoon dinilai gagal melaksanakan janjinya untuk memotong pajak, meringankan peraturan bisnis dan memperluas dukungan keluarga di masyarakat dengan penuaan tercepat di dunia.

Seorang profesor di Hankuk University of Foreign Studies, Mason Richey menilai Yoon mungkin akan lebih fokus pada agenda luar negerinya, meskipun rencana tersebut juga bisa berisiko jika oposisi berusaha memotong anggaran yang mayoritas anggotanya.

“Mengingat kemungkinan statusnya lemah, godaan bagi Yoon adalah fokus pada kebijakan luar negeri di mana dia masih memiliki kekuasaan hukum,” ujar Richey.