Berita

Perdana Menteri Korea Selatan, Han Duk-soo/Net

Dunia

Kalah Telak di Pemilu Legislatif, PM Korea Selatan Siap Mundur dari Jabatan

KAMIS, 11 APRIL 2024 | 16:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perdana Menteri Korea Selatan dari partai Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Han Duk-soo mengaku siap mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas kekalahan partainya di pemilihan legislatif.

Mengutip kantor berita Yonhap pada Kamis (11/4), Han telah mengajukan pengunduran dirinya dan menerima kekalahan bahwa partai oposisi terbesar yakni Partai Demokrat (DP) berhasil meraih mayoritas kursi di Majelis Nasional.

"Saya meminta maaf kepada orang-orang atas nama partai kami, yang gagal menerima dukungan masyarakat,” Ujar Han kepada wartawan di Seoul, seperti dimuat The Guardian.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol juga dengan rendah hati menerima hasil pemilu tersebut dan berjanji untuk mereformasi urusan negara.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara, partai oposisi DP meraih 161 dari 254 kursi yang diperebutkan secara langsung, sedangkan PPP meraih 90 kursi.

Dengan memasukkan kursi perwakilan proporsional, DP dan partai satelitnya memperoleh 175 kursi dan PPP serta partai satelitnya memperoleh 108 kursi.

Hasilnya berarti pihak oposisi gagal mendapatkan mayoritas super di dua pertiga dari 300 kursi, sebuah skenario yang memungkinkan mereka memblokir veto presiden dan pengesahan amandemen konstitusi.

Kendati demikian kemenangan DP tetap mampu memperlemah kekuasaan Yoon yang kini tersisa tiga tahun lagi.

Bahkan lawan politiknya yakni  Lee Jae-myung diprediksi mampu menyingkirkan Yoon di pemilihan presiden tahun 2027, setelah partainya menguasai sebagian besar parlemen.

Sejak dilantik Mei 2022, Presiden Yoon dinilai gagal melaksanakan janjinya untuk memotong pajak, meringankan peraturan bisnis dan memperluas dukungan keluarga di masyarakat dengan penuaan tercepat di dunia.

Seorang profesor di Hankuk University of Foreign Studies, Mason Richey menilai Yoon mungkin akan lebih fokus pada agenda luar negerinya, meskipun rencana tersebut juga bisa berisiko jika oposisi berusaha memotong anggaran yang mayoritas anggotanya.

“Mengingat kemungkinan statusnya lemah, godaan bagi Yoon adalah fokus pada kebijakan luar negeri di mana dia masih memiliki kekuasaan hukum,” ujar Richey.

Populer

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

UPDATE

Pagar Suci Bekali Robinsar-Fajar Senjata Kujang

Senin, 04 November 2024 | 18:05

Menunggu Langkah Polri Periksa Budi Arie Usut Bandar Judol

Senin, 04 November 2024 | 17:42

Hajj Run 2024 Strategi Tingkatkan Literasi Haji pada Masyarakat

Senin, 04 November 2024 | 17:42

Muzani soal Pertemuan Prabowo-Jokowi di Solo: Hanya Silaturahmi Biasa

Senin, 04 November 2024 | 17:29

Undang Stakeholder, Baleg DPR Susun Prolegnas 2025-2029

Senin, 04 November 2024 | 17:21

Menhut Gandeng Polri Berantas Pembalakan Liar

Senin, 04 November 2024 | 17:15

Putri Zulkifli Hasan Siap Kawal Target Swasembada Energi

Senin, 04 November 2024 | 17:08

Penetapan Tersangka Tom Lembong Terlalu Dipaksakan

Senin, 04 November 2024 | 16:50

BNI dan BSD Jalin Kerja Sama Pembiayaan Supply Chain

Senin, 04 November 2024 | 16:46

Latihan Militer Perdana Indonesia-Rusia Latma ORRUDA 24 Resmi Dimulai

Senin, 04 November 2024 | 16:46

Selengkapnya