Berita

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Megawati Ingatkan Jokowi agar Tidak Intervensi MK

KAMIS, 11 APRIL 2024 | 11:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dinilai tengah menyampaikan banyak pesan penting untuk hakim konstitusi, khususnya kepada Istana, agar tidak intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, skala kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif sangat parah terjadi di Pilpres 2024 di banding Pilpres 2019 sebelumnya.

"Dari bukti-bukti, saksi-saksi dan keterangan ahli penggugat, membuat tergugat tak dapat membantah gugatan. Untuk itu Megawati menulis pesan sangat penting bagi hakim konstitusi agar memutus secara adil," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/4).


Tak hanya itu, sambung Muslim, tulisan Ketua Umum PDIP di Koran Kompas yang terbit pada Senin (8/4) dengan judul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi" itu juga memberikan pesan kepada pihak Istana dan pihak manapun agar tidak mengintervensi MK dan keputusannya.

"Pada tulisan tangan Megawati yang menggunakan tinta merah itu, nampak memberikan pesan keras, bahkan sinyal bahaya, jika MK diintervensi kekuasaan atau kekuatan manapun. Bahkan di tulisan itu, Putri Proklamator menyinggung kasus Presiden AS, Richard Nixon, dan nampaknya memberi pesan ke Presiden Joko Widodo bisa saja bernasib seperti Nixon," pungkas Muslim.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya