Deddy Irawan: Kritik Permendag Bukti Kegagalan Benny Ramdhani Pimpin BP2MI

Tidak etis bagi  Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani menyoal dan meminta peninjauan ulang Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Begitu dikatakan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Deddy Irawan menyikapi Benny yang menyoal terbitnya Permendag 36/2023, yang berakibat penumpukan barang PMI pada Desember 2023 dikarenakan ada keterlambatan, ataupun pembatasan barang.

"Aksi terbuka Kepala BP2MI yang menyalahkan Pemerintah tentang pengaturan impor tidak etis," ujar Deddy kepada wartawan, Sabtu (8/4).

Deddy mengingatkan, Kementerian Perdagangan justru sudah melakukan relaksasi terhadap aturan tersebut yang mengakomodir PMI dengan terbitnya Permendag Perubahan Nomor 3 Tahun 2024.

Menurut Deddy, aksi Benny tersebut dinilai janggal, mengingat posisinya yang merupakan kepala lembaga di pemerintahan.

"Gaya seperti itu masih bisa dimaklumi jika Menko atau Presiden yang melakukan," tuturnya.

Kata Deddy lagi, jika memang benar terjadi penumpukan barang bawaan dari pekerja migran, merupakan kesalahan Kepala BP2MI yang tidak melakukan sosialisasi dan akhirnya merugikan para pejuang devisa.

"Ini lebih kepada ketidakmampuan Kepala BP2MI memimpin lembaganya, akhirnya coba mengaburkan dengan menyalahkan kementerian dan lembaga yang lain," tandasnya.