Brunei Darussalam membantah keterlibatan pihaknya dalam rencana pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Malaysia hingga ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan.
Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi Negara Brunei dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa tidak pernah ada penawaran atau penunjukan perusahaan lokal atau asing untuk mengelola proyek kereta cepat Malaysia-IKN yang digadang bernilai Rp1.115 triliun tersebut.
“Sehubungan dengan itu, Kementerian Perhubungan dan Infokomunikasi ingin menyampaikan pernyataan bahwa Pemerintah Yang Mulia Sultan dan Yang Di Pertuan Brunei Darussalam tidak pernah menawarkan atau bahkan menunjuk perusahaan lokal atau asing untuk menangani proyek tersebut,” kata kementerian itu dikutip Senin (8/4).
Untuk itu, Brunei meminta semua pihak untuk berhati-hati dalam membuat pernyataan atau kesimpulan terkait proyek tersebut.
“Dalam kesempatan ini Kementerian Perhubungan dan Infokomunikasi juga ingin menyampaikan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil kesimpulan, perlu mempelajari dan memverifikasi setiap informasi yang diterima. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat dan negara,”sambungnya.
Sementara itu, perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, sebelumnya telah mengumumkan adanya rencana pembangunan kereta cepat yang melintasi IKN.
Tahap pertama proyek itu disebut akan menghubungkan Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat, dengan Kuching dan Kinabalu di Malaysia hingga distrik Tutong, Brunei.
Sedangkan tahap kedua akan mencakup daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.
Namun, Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi terkait pembangunan proyek kereta cepat tersebut. Meskipun demikian, beliau menyadari bahwa proyek tersebut sudah masuk dalam perencanaan sejak lama.
"Belum (ada komunikasi). Tetapi saya tahu itu sudah ada. Itu perencanaan lama," tuturnya di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4) waktu setempat.
