Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis/RMOL
Kehadiran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, diajukan Tim Hukum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, ke Mahkamah Konstitusi.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, usai menghadiri sidang lanjutan dengan agenda pembuktian untuk perkara Nomor 2/PHPU.PRES/XXII/2024, di Ruang Sidang Utama Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
Dia menjelaskan, Tim Hukum Ganjar-Mahfud juga telah mengajukan kehadiran 4 menteri Presiden Joko Widodo untuk didalami beberapa persoalan yang digugat ke MK.
Empat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Kami sudah melayangkan surat ke MK, bahwa di samping empat menteri yang akan dihadirkan plus dari DKPP yang akan dihadirkan, kami juga akan meminta kepada Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri pada sidang berikutnya," ujar Todung.
Alasan pengajuan kepada MK agar menghadirkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena ingin mendalami soal dugaannya yang tertulis dalam gugatan, yaitu soal netralitas aparat keamanan.
"Kenapa Kapolri? Karena nanti akan diperlihatkan kepada anda sekalian, bahwa cukup banyak hal-hal yang menyangkut kepolisian, pihak polisi yang melakukan intimidasi, kriminalisasi, yang terlibat dalam ketidaknetralan dalam kampanye," tuturnya.
Oleh karena itu, Todung menegaskan langkah menghadirkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah untuk membuktikan sangkaan yang diklaim Tim Hukum Ganjar-Mahfud memang terjadi di lapangan.
"Jadi, kami ingin meminta Kapolri juga untuk memberikan penjelasan dan akuntabel dalam kebijakan-kebijakan dan perintah-perintah yang dia lakukan, karena tidak cukup hanya melihat soal bansos (bantuan sosial)," demikian Todung.
