Berita

Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra/Rep

Politik

Tim Ganjar-Mahfud Memaksa Yusril Klarifikasi Pernyataan soal Gibran

SELASA, 02 APRIL 2024 | 13:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD makin menghangat.

Pasalnya, Ketua Tim Kuasa Hukum Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, terpaksa harus mengklarifikasi pernyataannya yang terdahulu.

Hal tersebut terjadi dalam sidang lanjutan perkara Nomor 2/PHPU.PRES/XXII/2024, di Ruang Sidang Utama Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).


Mulanya Anggota Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Luthfi Yazid menyinggung soal kedudukan hukum Putusan MK 90/PUU-XXI/2023, sebagai hasil uji materiil norma batas usia minimum capres-cawapres yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu.

Ketika bertanya soal itu, Luthfi mengungkit pernyataan Yusril beberapa jam setelah MK membacakan amar putusan perkara tersebut pada 16 Oktober 2023.

"Ada seorang pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, di dalam wawancara dan di berbagai media mengatakan Putusan (MK) Nomor 90 itu cacat hukum secara serius," ujar Luthfi.

"Bahkan (disebutkan putusan MK itu) mengandung penyelundupan hukum. Karena itu dia (memandang akan) berdampak panjang putusan MK itu," sambungnya.

Tak sampai di situ, Luthfi bahkan mengulang satu bait pernyataan Yusril saat menanggapi putusan MK yang kontroversial dan membuat Hakim Konstitusi Anwar Usman dipecat dari jabatan Ketua MK.

"Sebab itu saudara Yusril mengatakan, 'andaikan saya Gibran, maka saya akan meminta kepada dia untuk tidak maju terus pencawapresannya'," sambungnya mengungkit.

Ketika diberi kesempatan berbicara, Yusril langsung meminta kepada Ketua MK Suhartoyo untuk mengklarifikasi pernyataannya yang dilontarkan ulang oleh Luthfi. Sebab, dia mengklaim kata-kata yang disampaikan tidak tepat.

"Saya ingin mengklarifikasi kata-kata Luthfi. Kata-kata yang mengatakan, 'andaikan saya Gibran saya akan minta kepada dia' adalah kata-kata yang tidak logis. 'Andai kata saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini' itu baru logis," kata Yusril mengklarifikasi.

Oleh karena itu, Yusril menyampaikan pernyataan yang sebenarnya dia sampaikan pada 16 Oktober 2023, ketika merespons persoalan putusan MK 90/PUU-XXI/2023.

"Jadi yang saya ucapkan adalah, 'andai kata saya Gibran saya memilih tidak akan maju, karena saya tahu bahwa putusan ini problematik'," demikian Yusril mengakui.



Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya