Berita

Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono/RMOLJabar

Politik

PDIP Jabar Mulai Jaring Calon Kepala Daerah dan Buka Koalisi

SELASA, 02 APRIL 2024 | 05:27 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) mulai membuka penjaringan bakal calon kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Pendaftaran terbuka bagi siapapun yang ingin maju di Pilkada provinsi atau kabupaten/kota.

Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono menerangkan, proses pendaftaran bisa dilakukan di DPC seluruh kabupaten/kota maupun di DPD. Di tingkat DPC, pendaftaran dimulai pada 1-20 April, sedangkan di DPD tanggal 21-30 April 2024.


"Jika ingin mendaftar menjadi bakal calon gubernur/wakil gubernur bisa di DPC atau mendaftar sebagai bakal calon bupati Subang misalnya bisa di DPD, asal sesuai dengan waktunya," kata Ono dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Senin (1/4).

Dikatakan Ono, pendaftaran bakal calon kepala daerah tidak hanya untuk kader sendiri. Sebab, pihaknya juga membuka peluang bagi pihak luar yang merupakan figur atau tokoh masyarakat, termasuk kader partai lain.

"DPD akan melakukan fit and proper test dan mendalami figur/tokoh yang sudah mendaftar baik di DPC maupun DPD untuk mengetahui peta kekuatan masing-masing figur," tuturnya.

Pada Pilkada 2024, Ono mengungkapkan PDIP Jabar juga membuka peluang untuk berkoalisi dengan seluruh partai politik (parpol) di Jawa Barat.

"Partai telah membentuk tim yang bertugas untuk menjalin komunikasi dengan partai lain di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk koalisi menghadapi Pilkada 2024," jelas dia.

Ono berharap seluruh proses penjaringan menghasilkan pemimpin yang berkualitas serta dapat berkontribusi untuk pembangunan wilayah ke depannya.

“Mudah-mudahan dapat bersinergi untuk bersama membangun Jawa Barat,” pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya