Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Cegah Kebocoran Data, Kongres AS Blokir Penggunaan Chatbot Copilot

SENIN, 01 APRIL 2024 | 15:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Seluruh anggota dan staf Kongres Amerika Serikat dilaporkan tidak dapat lagi menggunakan chatbot Copilot buatan Microsoft pada perangkat yang dikeluarkan pemerintah.

Axios dalam laporannya mengatakan pihaknya memperoleh memo dari Kepala Pejabat Administrasi DPR Catherine Szpindor, yang memberi tahu personel Kongres bahwa pemerintah resmi melarang penggunaan chatbot AI tersebut.

Dikatakan bahwa Kantor Keamanan Siber menganggap Copilot sebagai risiko yang bisa mengancam bocornya data DPR ke layanan cloud yang tidak disetujui DPR.


Meskipun tidak ada yang menghentikan mereka untuk menggunakan Copilot di ponsel dan laptop pribadi, saat ini Copilot akan diblokir di semua perangkat Windows milik Kongres.

Hampir setahun yang lalu, Kongres juga menetapkan batasan ketat pada penggunaan ChatGPT, yang didukung oleh model bahasa OpenAI yang besar, seperti Copilot.

Baru-baru ini, Gedung Putih mengungkapkan peraturan yang harus dipatuhi oleh lembaga-lembaga federal terkait AI generatif, yang akan memastikan bahwa alat apa pun yang mereka gunakan tidak membahayakan hak dan keselamatan warga Amerika.

Microsoft mengatakan kepada Axios bahwa mereka menyadari kebutuhan pengguna pemerintah akan persyaratan keamanan yang lebih tinggi. Tahun lalu, mereka mengumumkan peta jalan alat dan layanan yang ditujukan untuk penggunaan pemerintah, termasuk layanan Azure OpenAI untuk beban kerja rahasia dan versi baru asisten Copilot Microsoft 365.

Perusahaan mengatakan bahwa semua alat dan layanan tersebut akan memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi sehingga lebih cocok untuk menangani data sensitif.

Kantor Szpindor, menurut Axios, akan mengevaluasi Copilot versi pemerintah ketika sudah tersedia sebelum memutuskan apakah dapat digunakan pada perangkat House.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya