Berita

Ilustrasi/Foto Antara

Bisnis

Subsidi Pupuk Naik Dua Kali Lipat, Mentan Amran Minta Petani Percepat Masa Tanam

SABTU, 30 MARET 2024 | 08:59 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah resmi menaikkan alokasi anggaran subsidi pupuk untuk tahun ini lebih dari 2 kali lipat.  

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa tambahan alokasi pupuk subsidi tahun ini sebesar Rp28 triliun, dengan begitu total dana yang disiapkan mencapai Rp54 triliun.

Tambahan anggaran subsidi pupuk tersebut merupakan tindak lanjut dari deretan pertemuan terbatas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para menterinya, termasuk Menteri Keuangan.


Dari pertemuan itu diputuskan penambahan alokasi pupuk subsidi tahun ini mencapai 9,55 juta ton. Keputusan itu telah resmi dituangkan dalam Surat Menteri Keuangan No.S-297/MK.02.2024.

Penambahan alokasi anggaran tentunya menjadi kabar baik bagi para petani. Mentan Amran berharap penambahan anggaran ini bisa membuat petani lebih bersemangat dan mempercepat masa tanam setelah panen seiring adanya kepastian pupuk subsidi tahun ini. Ini agar produksi dalam negeri segera melimpah dan Indonesia mampu mewujudkan swasembada.

Percepatan tanam dianggap bisa mendorong peningkatan produksi pangan termasuk beras di dalam negeri.

Volume pupuk subsidi tahun 2024 meliputi pupuk kimia dan juga organik untuk 9 jenis komoditas seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao. Adapun alokasi pupuk mengacu pada rekomendasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian.

“Saya berharap para Gubernur, Bupati dan Wali Kota segera menyiapkan rancangan alokasi per kabupaten dan kecamatan sesuai data e-RDKK tahun 2024,” kata Mentan Amran, dalam keterangan yang dikutip Sabtu (30/3).

Selain itu, Amran juga minta agar pihak Kepolisian, TNI, dan kepala daerah bisa memperkuat pengawasan distribusi pupuk di daerah mulai dari distributor hingga kios-kios pengecer. Pengawasan yang ketat diharap dapat mencegah terjadinya penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya